Soal Sengketa Pilkada, Jubir: Jangan Paksa MK Tabrak Ketentuan

74
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Soal Sengketa Pilkada, Jubir: Jangan Paksa MK Tabrak Ketentuan 1
Jubir MK, Fajar Laksono.

Kupastuntas.co, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) tetap berpegangan pada ambang batas suara yang telah ditentukan pada UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemda untuk mengadili gugatan pilkada. Hal itu diungkapkan juru bicara MK, Fajar Laksono.

“Kalau diibaratkan pertandingan sepak bola, semuanya sudah paham dengan aturannya. Jadi setiap pemain harus mengikuti aturan yang berlaku. Sejauh ini MK tetap berpegangan pada aturan main sesuai UU Pilkada,” kata Fajar saat dikonfirmasi, Senin (6/3/2017).

Menurutnya, MK akan tetap bersikap netral untuk menanggapi perselisihan suara dalam sengketa Pilkada.

“MK tetap berdiri imparsial di atas semua kepentingan sebagai wasit yang adil dalam mengadili perkara. Apalagi harus memaksa-maksa melalui opini agar MK menabrak ketentuan soal ambang batas,” jelasnya.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan ambang batas presentasi gugatan ke MK tidak masuk akal. Karena seharusnya MK bisa menemukan fakta dalam pelaksanaan Pilkada.

“Fungsi MK termasuk menjaga konstitusionalitas hasil Pemilu dan Pilkada. Asas yang harus dijunjung tinggi dalam Pilkada adalah Luber dan Jurdil, bilamana bisa ditemukan fakta atau bukti Pilkada berlangsung tidak luber dan jurdil. Maka MK tidak terhalang presentasi perbedaan tersebut,” ujar Refly kepada detikcom, Senin (27/2).

Berdasarkan pasal 158 UU Pemilu, yang berhak diajukan ke MK yaitu apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

Pilkada Provinsi
1. Provinsi dengan jumlah penduduk kurang dari 2 juta maka maksimal selisih suara 2 persen.
2. Provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta-6 juta maka maksimal selisih suara 1,5 persen.
3. Provinsi dengan jumlah penduduk 6 juta-126 juta maka maksimal selisih suara 1 persen.
4. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta maka maksimal selisih suara 0,5 persen.

Pilkada Kabupaten/Kota:
1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu maka maksimal selisih suara 2 persen.
2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 250 ribu-500 ribu maka maksimal selisih suara 1,5 persen.
3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 500 ribu-1 juta maka maksimal selisih suara 1 persen.
4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta maka maksimal selisih suara 0,5 persen.(dtc)

Tanggapan Anda:

Tanggapan anda: