Konsultan Independen Dapat Tugas Evaluasi Proyek BUMN Karya
Kupastuntas.co, Jakarta - Menteri BUMN, Rini M Soemarmo akan menugaskan konsultan independen untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh kepada proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh BUMN Karya. Hal ini untuk memastikan konstruksi proyek-proyek itu aman sesuai dengan standar keamanan terbaik.
Konsultan independen berfungsi untuk memastikan agar seluruh proyek konstruksi dilaksanakan sesuai standar keamanan terbaik sekaligus menjaga agar setiap tahapan pengerjaan proyek dilaksanakan dengan baik, prudent, dan aman," ujar Rini dalam siaran persnya, Rabu (21/02/2018).
Ia menuturkan konsultan ini nantinya akan memberikan masukan dalam bentuk corrective action mengenai proyek-proyek itu untuk memastikan regulasi teknis pelaksaan telah dipatuhi. Regulasi itu, kata dia, dari Kementrian teknis terkait, dalam hal ini, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), dan Kementrian Perhubungan.
Beberapa poin yang akan dilakukan evaluasi adalah evaluasi organisasi dan prosedur QHSSE (Quality, Health, Safety, Security, and Environment) di setiap BUMN Karya dengan target menuju zero fatality atau nol kesalahan. Organisasi QHSSE, kata dia, menjadi tanggung jawab langsung Direktur Utama sehingga menjadi perhatian dan tanggungjawab seluruh Dewan Direksi.
Setiap proyek,lanjutnya, akan diawasi dan dimonitor secara ketat, terutama mengenai penerapan aspek keselamatan dan keamanan. "Evaluasi ini juga melengkapi organisasi dan personil yang bertanggung jawab memastikan prosedur safety dijalankan oleh semua lini manajemen dan operasional," jelasnya.
Ia berharap, konsultan independen dapat me-review kualitas dan keamananproyek-proyek layang maupun membangun manajemen QHSEE menuju nol kesalahan. Sementara penunjukan konsultan independen akan dilakukan oleh Ketua Umum AsosiasiKontraktor Indonesia Budi Harto. (*)
Berita Lainnya
-
Menteri Pertanian Andi Amran Cek Pompanisasi di Merauke, Targetkan Pertanian Modern
Rabu, 17 April 2024 -
Truk ODOL Rugikan Negara 43 Triliun, DPR Singgung Jalan di Lampung ‘Keriting’
Selasa, 02 April 2024 -
Hak Angket Kecurangan Pemilu Tetap Bergulir di DPR, Endro: Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia
Selasa, 26 Maret 2024 -
Sri Mulyani: Pemilu 2024 Telan Anggaran Rp 23,1 Triliun
Senin, 25 Maret 2024