Mau Menjadi Calon Penerima Bantuan PKH? Harus Punya Syarat Ini

12404
  • 25
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    25
    Shares
https://www.kupastuntas.co/files/IMG-20180523-WA0003.jpg
Sukiran (50) korban kebakaran rumah menerima bantuan dari tim program keluarga harapan (PKH) Kabupaten Tanggamus dan Kecamatan Pugung yang diwakilkan kepada petugas Bhabinkamtibmas. (Foto sebagai ilustrasi, tidak berhubungan langsung dengan berita). Foto : Sayuti/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Way Kanan – Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Way Kanan, Pebri, menerangkan terkait data usulan penerima bantuan program Kementerian Sosial atau bantuan dana PKH di Kabupaten setempat, bisa diterima atau diusulkan untuk semua warga Way Kanan secara keseluruhan.

Namun, karena beberapa ketetapan dari Kementerian Sosial dalam menetapkan calon penerima bantuan, menjadi pertimbangan berat bagi dinas sosial dan PKH selaku pelaksana penyaluran dana ini.

Pertama, menurut Pebri, apabila ingin terdaftar menjadi calon penerima bantuan warga harus tercatat oleh Kementerian Sosial di Base Data Terpadu (BDT) dan memiliki salah satu syarat diantaranya memiliki anak balita, Ibu hamil, Anak SD, SMP, SMA. Juga bagi penyandang disabilitas dan lansia

Dari hasil FC tahap 3 penerima PKH Tahun 2018 di Way Kanan sendiri, tercatat sebanyak 22.977 KPM atau Keluarga Penerima Manfaat. Dari kuota rastra Way Kanan berjumlah 34.792 nyatanya hanya sebanyak 22.977 KPM saja yang bisa menerima dana PKH. Sementara mereka yang jumlahnya 11.815 tidak dapat masuk data penerima PKH karena tidak memenuhi syarat.

“Jadi hal pertama warga harus masuk data BDT kemudian warga ini statusnya sudah menikah hingga memenuhi syarat kedua, memiliki anak balita, Ibu hamil, Anak SD, SMP, SMA. Juga bagi penyandang disabilitas dan lansia,”ujarnya saat dimintai keterangan mengenai warga yang ingin mengusulkan diri menjadi calon penerima dana PKH di 2019 mendatang, Senin (10/9/2018).

Ia melanjutkan, pendataan itu biasanya melalui Kasi data kemudian akan di input ke sistem BDT. Baru setelah itu kemudian Dinas Sosial Way Kanan yang akan kirim surat ke Kementerian Sosial untuk menugaskan PKH di Kabupaten menyalurkan dana PKH kepada masing-masing KPM ini sendiri nantinya.

“Hasil yang sudah diverifikasi oleh Kemensos baru bisa turun ke PKH. Dinsos Way Kanan tidak berwenang memutuskan siapa penerima dana PKH itu. Hanya saja bisa mengusulkan data BDT yang mana Kepala Kampung juga bisa mengevaluasi setiap tahunnya biar warga kampungnya yang lebih layak mendapatkan bantuan bisa diusulkan dengan perubahan data ke Dinsos. Dan warga lewat musayawarah kampung bisa mengusulkan kepada Kakamnya sebelum program kerja tahun yang akan datang dimulai,”paparnya.

Untuk warga ketahui juga, semua data yang diusulkan memang diharapkan bisa dipenuhi semua oleh Kemensos.

“Namun tidak semua usulan diakomodir. Karena Kemensos juga ada team untuk menentukan mana yang masuk PKH dan mana yang tidak,”pungkasnya. (Indro)

Tanggapan Anda: