Pendapatan Pemda Way Kanan Tahun 2018 Diperkirakan Meningkat

296
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
https://www.kupastuntas.co/files/kota-bandar-lampung/2018-03/tingkatkan-pelayanan-sekda-way-kanan-prioritaskan-ruang-runggu-untuk-warga-01.jpg
Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Way Kanan Saipul. Foto: Ils

Kupastuntas.co, Way Kanan – Penambahan objek pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2018 membuat pendapatan daerah tersebut juga ikut meningkat.

Hal itu disebabkan, terjadinya penambahan bangunan pada laporan harta kekayaan masyarakat atas wajib membayar pajak kepada Negara. Sehingga, Pemerintah setempat mendapatkan pembayaran resmi izin bangunan atas penambahan objek PBB di Way Kanan itu sendiri.

Baca Juga: Nanang Ermanto : Olahraga Membuat Generasi Muda Jadi Cerdas

Sekda Kabupaten Way Kanan,  Saipul, membenarkan bahwa pendapatan daerah Way Kanan akan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya di bidang retribusi izin bangunan akibat adanya penambahan objek PBB tahun ini.

“Pendapatan Pemerintah kita akan meningkat sebab tahun lalu belum ada penambahan objek pajak. Seperti hanya ada pajak bumi saja. Dan di 2018 sudah memiliki bangunan. Artinya,  kita mendapatkan Retribusi izin bangunan dari penambahan Objek pajak PBB itu sendiri,” ujar Sekda Way Kanan saat dikonfirmasi awak media terkait penambahan objek pajak PBB oleh Badan Pendapatan Daerah Wayang Kanan 2018, Jum’at (14/9/2018).

Baca Juga: LPG 3 Kg Langka di Lampung Tengah

Lebih jauh, Sekda Way Kanan juga akan langsung memastikan penambahan retribusi izin bangunan atas penambahan objek pajak PBB di Way Kanan.

“Saya akan cek langsung untuk data penambahan objek pajak yang ada. Sebab Pajak dan Retribusi berbeda,” tambah Saipul.

Menurut sekda Way Kanan, pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat pajak secara langsung. Karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.

Baca Juga: Cegah Kanker Serviks, Tim Penggerak PKK Pesibar Lakukan PAP Smear

Sementara retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

“Jadi ketika masyarakat memiliki bangunan di atas tanahnya maka itu juga langsung menjadi pendapatan resmi pemerintah daerah atas izin bangunan yang diberikan pada pajak PBB,” pungkasnya. (Indro)

Baca Juga: Warga Eks Pasar Griya Tinggalkan Kantor DPRD Bandar Lampung

Tanggapan Anda: