Beranda Politik

Perkuat Pengawasan, Bawaslu Lampung Tempatkan 1 Pengawas Tiap TPS

498
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
http://www.kupastuntas.co/files/pemilu2019.jpg
Ilustrasi

Kupastuntas.co, Bandarlampung – Guna memperketat pengawasan saat hari pencoblosan pada Pemilihan Umum 2019 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung akan menempatkan satu orang pengawas di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Keberadaan satu pengawas di setiap TPS diharapkan bisa meminimalisasi atau menghindari terjadinya pelanggaran maupun pergeseran suara pada saat penghitungan suara.

“Untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan di TPS, maka Bawaslu Lampung akan menyiapkan satu pengawas pada masing-masing TPS,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah di sela-sela acara Bimbingan Tehknis Bersama Gakkumdu di Hotel Amersia Bandar Lampung, Selasa (23/10/2018).

Menurutnya, puncak tahapan Pemilu yang panjang adalah pada 17 April 2019. Sehingga, menjadi penting bagi Bawaslu menyiapkan pengawas di setiap TPS.

Baca Juga: Selamat! 56.201 Pelamar CPNS Daerah Lampung Lolos Seleksi Administrasi

Ia mengungkapkan, penempatan pengawas di tiap TPS tersebut merupakan evaluasi dari Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 lalu. “Kita ambil contoh pada Pemilu 2014 lalu, saat itu belum ada pengawas, oleh karena itu banyak sekali pergeseran suara di TPS,” terangnya.

Namun lanjut Khoiriyah, sejak adanya program pengawas di tiap TPS, maka pergeseran suara dapat diminimalisasi. “Seperti pada Pilkada serentak pertama tahun 2015 tidak ada pergeseran suara di TPS. Begitu juga Pilkada tahun 2017 dan 2018,” jelasnya.

Ia berharap, dengan adanya pengawas tersebut maka pengawasan penyelenggara Pemilu di tingkat TPS lebih terjamin. Untuk proses rekrutmen pengawas di tiap TPS, rencananya akan dilakukan satu bulan sebelum pelaksanaan Pemilu 2019.

Baca Juga: Kasus Ibu Dibacok-Anak Ditembak, Kapolres Akui Senjata Api Rakitan Masih Beredar di Mesuji  

“Jadi kerjanya cuma satu bulan, dengan honor Rp500 ribu bagi setiap pengawas,” ujarnya. Selain itu sambung dia, untuk menekan terjadi pelanggaran perlu ada koordinasi yang baik antara KPU dan Bawaslu Lampung.

“Kita ambil contoh dalam proses upload formulir C1 oleh KPU. Ini perlu koordinasi antara KPU dan Bawaslu. Kita tidak ingin kejadian 2014 terulang,” pungkasnya. (Sule)

Facebook Comments