Kemenpan RB Ubah Syarat Akreditasi CPNS

919
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
http://www.kupastuntas.co/files/ilustrasi-pendaftaran-cpns-2018-12092018_20180912_231550.jpg
Ilustrasi

Kupastuntas.co, Jakarta – Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih dibuka hingga sepekan mendatang. Hingga Minggu (7/10/2018), total pendaftar yang telah memilih instansi tujuan sebanyak 2,1 juta orang.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui akun twitter resminya mengumumkan adanya informasi terbaru mengenai akreditasi sebagai salah satu persyaratan dalam seleksi CPNS 2018.
Dalam pengumuman tersebut, disebutkan adanya beberapa perubahan dalam Peraturan MenPANRB Nomor 36/2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2018, khususnya mengenai akreditasi menjadi calon pelamar.

Adapun syarat itu adalah, calon pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan.

Kemenpan RB kemudian memberi penjelasan mengenai syarat akreditasi calon pelamar CPNS 2018. Menurut Kemenpan RB, syarat akreditasi ini berlaku di tingkat pusat dan daerah.

“Akreditasi ini berlaku untuk seluruh pendaftar CPNS 2018 di kementerian, pusat, maupun daerah,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Kemenpan RB, Mudzakir, Senin (8/10/2018).

Lalu, akreditasi apa saja yang dilampirkan sebagai persyaratan CPNS? “Untuk akreditasi boleh dilampirkan keduanya, antara lampiran akreditasi universitas dan lampiran akreditasi fakultas,” ujar Mudzakir.

Mudzakir menyampaikan, jika pada ijazah pendaftar CPNS telah tercantum akreditasi, maka tidak perlu lagi melampirkan akreditasi, baik universitas atau fakultas.

“Tapi jika belum, maka perlu melampirkan. Tapi mohon cek lagi ke BKN,” ujar Mudzakir.

Peraturan ini menjadi angin segar buat calon pelamar CPNS. Sebab sebelumnya banyak PTN dan PTS yang komplain. Sebab untuk akreditasi di persyaratan sebelumnya ada legalisisasi untuk bukti akreditasi. Padahal, banyak prodi mengalami jeda akreditasi karena jumlah asesor BAN PT yang sangat terbatas.

Selain itu, ada juga informasi terbaru bagi pelamar CPNS formasi jabatan guru. Dalam perubahan Peraturan Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2018 disebutkan bahwa sertifikasi pendidik yang dikeluarkan Kemenristek Dikti dapat digunakan dalam rangka pemberian afirmasi atau penegasan untuk tidak wajib mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB).

Tak hanya itu, pelamar yang memiliki sertifikasi pendidik yang dikeluarkan oleh Kemendikbud juga tidak wajib mengikuti SKB. Pihak Kemenpan RB juga mengharapkan agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang sebelumnya telah menyatakan pelamar tidak memenuhi persyaratan terkait dengan akreditasi dan sertifikasi untuk segera melakukan verifikasi ulang.

Namun, apabila terdapat peserta yang persyaratannya telah sesuai dengan Permenpan RB, panitia instansi segera memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa pelamar dimaksud dinyatakan memenuhi persyaratan. (Kps/Lp6)

Tanggapan Anda: