Tunggak Pajak Rp478 juta, Hotel Marcopolo Belum Diberi Sanksi

161
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Banyak Pemilik Restoran Tidak Taat Pajak 1
Ilustrasi

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Meskipun menunggak pajak selama dua tahun, manajemen Hotel Marcopolo yang beralamat di Jalan Dr. Susilo, Bandar Lampung, belum mendapat sanksi dari Pemkot setempat.

Kondisi keuangan yang saat ini tidak sehat, merupakan alasan dari pihak manajemen hotel tersebut. “Ya, dua tahun terakhir ini (2017-2018), kami memang belum melunasi kewajiban PBB ke Pemkot. Kondisi keuangan Hotel Marcopolo saat ini sedang tak sehat,” kata Accounting Manager Hotel Marcopolo, Parta, saat ditemui di Hotel Marcopolo, Rabu (7/11/2018).

Parta menjelaskan, bahwa kewajiban PBB Hotel Marcopolo per tahunnya sebesar Rp239 juta. “Jadi, tahun ini (2018) dan tahun lalu (2017), totalnya kurang lebih Rp478 juta. Tentu itu bukan jumlah sedikit di tengah kondisi keuangan kami yang saat ini sedang bermasalah, sehingga kami belum bisa melunasi tagihan PBB,” jelasnya.

Baca Juga: Lagi, Dua Rumah Makan di Bandar Lampung Ketahuan Mainkan Pajak

Diakuinya, bahwa Hotel Marcopolo yang beroperasi sejak Tahun 1979, saat ini kalah saing dengan hotel-hotel yang baru sekarang. Ia pun mengakui, pihaknya sudah pernah dipanggil oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bandar Lampung maupun pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung terkait masalah PBB.

Disinggung apakah pihak Marcopolo akan mengajukan permohonan keberatan kepada Pemkot soal pajak tersebut, Parta, mengatakan, bahwa pihaknya sudah diberikan diskon sebesar 20 persen.

“Kita takutnya kalau saat mengajukan keberatan lagi, ditagih, ditanya sanggupnya bayar berapa, sedangkan saat ini kita belum punya uangnya,” keluhnya.

“Kalau ada duitnya, pasti kita bayar. Kita juga sangat mendukung upaya Pemkot untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jadi kita mohon pengertiannya lah. Kalau misal nanti ada pemanggilan lagi, kita pasti akan kooperatif,” kata dia.

Baca Juga: Caleg PDIP Tubaba Bantah Bagi-bagi Sembako

Sementara itu, Kepala BPPRD setempat, Yanwardi, menegaskan, jumlah tunggakan PBB di Kota Bandar Lampung dengan ketetapan di atas Rp25 juta, sampai dengan jatuh tempo pada 31 Oktober 2018 lalu, mencapai Rp9 miliar.

“Saat ini sedang kita imbau agar melunasi, mungkin akhir November ini bisa terlihat hasilnya. Sebenarnya kita mengutamakan upaya persuasif, bagaimana kita nagih tapi nggak dibenci orang, walaupun itu memang sudah jadi kewajiban mereka untuk membayar PBB,” kata Yanwardi.

Apabila wajib pajak merasa keberatan atas tagihan PBB-nya, Yanwardi menyarankan agar mengajukan permohonan keberatan yang ditujukan kepada Wali Kota Bandar Lampung, melalui BPPRD.

Hal itu tentunya agar permasalahan PBB di Kota Tapis Berseri dapat segera diselesaikan dan tidak semakin berlarut-larut. Karena sesuai peraturan yang berlaku juga, ada denda sebesar 2 persen perbulan bagi yang telat membayar PBB. (Farhan)

Baca Juga: Jenazah Wahyu Alldila Korban Lion Air JT 610 Dimakamkan di Pringsewu

Tanggapan Anda: