Beranda Bandar Lampung

2019, Warga Wajib Punya BPJS Kesehatan, Kalau Tidak Ini Sanksinya..

483
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ketika Administrasi BPJS Kesehatan Bermasalah 1
Ilustrasi BPJS Kesehatan. Foto : Ist

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Pemberi kerja ataupun perorangan yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan bisa diberi sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Pada Pasal 13 ayat 1 disebutkan, bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.

Selanjutnya di ayat 6 pasal yang sama, bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan tersebut (ayat 1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Kabid Perluasan dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, Edi Wiyono, dalam kegiatan diskusi bersama para awak media di Rumah Kayu, Kamis (13/12), menyebutkan bahwa sanksi ini berlaku bagi pemberi kerja maupun perorangan.

“Pelayanan publik tertentu yang dimaksud ini, misalnya, bagi pemberi kerja bisa tidak mendapat perpanjangan izin usaha, penghentian izin usaha, atau tidak bisa mengikuti tender. Kalau untuk perorangan misalnya tidak bisa membuat IMB, SIM, atau STNK,” ujar Edi.

“Nantinya kita akan bersinergi dengan satuan kerja terkait, tentang regulasi ini. Sebenarnya sanksi ini secara rinci sudah diatur di PP No.86 Tahun 2013. Namun baru akan digalakkan awal Tahun 2019,” sambungnya.

Pada prinsipnya, kata dia, sudah jelas diatur bahwa kesertaan dalam program jaminan kesehatan ini bersifat wajib. Seluruh WNI, termasuk WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan atau sesuai Peraturan Perundang-undangan, harus terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Tujuannya juga kan mulia, supaya semua penduduk terdaftar. Tentunya juga supaya program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) ini bisa bertahan. Jadi prinsipnya gotong royong,” katanya.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bandar Lampung, Johana, menambahkan, PP No.86 Tahun 2013 yang mengatur sanksi tersebut belum sepenuhnya berjalan. Sebab selalu dilakukan perbaikan regulasi agar setiap peraturan tersebut tepat dan tidak memberatkan masyarakat.

“Kita yakin Pemerintah juga tidak akan memberatkan masyarakat. Memasuki tahun ke 5 kita ini, dalam prosesnya kita selalu melakukan perbaikan regulasi tiap tahun,” tambahnya. (Farhan)

Facebook Comments