• Jumat, 29 Maret 2024

Kepala BMKG Akui Gagal Meyakinkan Potensi Ancaman Tsunami

Jumat, 28 Desember 2018 - 08.38 WIB
43

Kupastuntas.co, Jakarta - Sejak memimpin Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) November 2017, Prof Dwikorita Karnawati mengaku langsung mengaudit berbagai peralatan pendukung yang dimiliki lembaga tersebut. Selain jumlahnya sangat kurang, sebagian teknologinya sudah tertinggal sehingga perlu ditambah dan diperbarui dengan perlatan yang lebih canggih. ??"Padahal potensi ancaman tsunami di tanah air sebetulnya sudah dipetakan sejak 2001. Tapi pengadaan berbagai peralatan deteksi dini yang amat diperlukan tak kunjung dipenuhi pemerintah karena keterbatasan anggaran," kata Dwikorita. Sejak Januari 2018, BMKG mengajukan anggaran untuk membeli berbagai peralatan sesuai skala prioritas. Sebulan kemudian, Presiden Joko Widodo menyetujui proposal tersebut. Tapi setelah melewati berbagai pembahasan-pembahasan teknis di Bappenas, proposal tersebut terganjal di Kementerian Keuangan. Anggaran negara ternyata terbatas dan banyak hal lain yang lebih membutuhkan untuk diprioritaskan.

"Harus saya akui, kami gagal meyakinkan bahwa potensi ancaman tsunami dan bencana lain itu nyata sehingga keberadaan berbagai peralatan untuk deteksi dini itu amat mendesak," kata Dwikorita.

Doktor geologi bencana dari Leeds University, Inggris itu berharap bencana tsunami di Palu dan pesisir Selat Sunda menyadarkan semua pihak, bahwa pengadaan alat deteksi itu tak bisa ditawar lagi. Bila Jepang memiliki seribuan alat canggih pendeteksi gempa dan tsunami, Indonesia yang memiliki hampir empat juga kilometer garis pantai idealnya punya dua kali lipatnya.

"Saya kalau melihat korban kemarin itu, duh... Kenapa kok kemarin kami tidak bisa meyakinkan itu harus dipasang segera," ujar Dwikorita yang sebelumnya pernah menjadi Rektor UGM.

Ia menyadari dalam sitem birokrasi yang ada, semua pengadaan barang harus melalui kajian dan pembahasan, apalagi nilai peralatan canggih yang diperlukan juga sangat mahal. Dirinya juga tak mau gegara ada prosedur yang terlewat, kemudian harus berurusan dengan aparat hukum. Hanya saja, tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada Sabtu malam lalu memberikan pelajaran amat berharga.

"Ternyata bencana itu tak kenal prosedur, tidak mengenal administrasi. Yang dibutuhkan adalah kecepatan dan ketepatan," ujar Dwikorita menegaskan. (Dtk)

Editor :

Berita Lainnya

-->