Lampung Harus Belajar dari Cape Town, Kota yang “Kehilangan” Air

36
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Warga Capetown mengantre air minum yang dijatah pemerintah. Foto : Ist

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Awal tahun 2018, dunia digegerkan dengan berita kekeringan yang terjadi di Kota Cape Town, Afrika Selatan. Saat itu, wilayah yang terletak di bagian paling barat daya Afrika Selatan ini mengalami kekurangan air yang sangat parah. Pada Januari 2018, Pemerintah Kota Cape Town memperkirakan cadangan air di kota ini akan benar-benar habis pada April 2018, yang disebut dengan Day Zero.

Krisis air ini disebabkan oleh rendahnya curah hujan selama tiga tahun belakangan, ditambah dengan meningkatnya konsumsi air karena semakin bertambahnya penduduk. Sayangnya, sistem perairan Cape Town tidak dibangun untuk mengantisipasi kekeringan yang berkepanjangan. Alhasil, bendungan untuk menampung air bersih di kota ini pun habis.

Cape Town sebenarnya merupakan wilayah di Afrika Selatan yang terkenal sebagai daerah tujuan wisata, karena dikelilingi oleh pantai-pantai yang cantik, dan air. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuat kota ini terbebas dari masalah air bersih.

Untuk mengantisipasi Day Zero itu, pemerintah setempat telah memangkas konsumsi air masyarakat hingga 60 persen dalam dua tahun ke depan. Batas penggunaan maksimal warga sebanyak 50 liter per hari. Dengan penghematan itu, warga Cape Town akhirnya terlepas dari bencana kehabisan air di bulan April 2018.

Namun penghematan air yang terus dilakukan bukan menjadi jaminan warga kota ini akan bebas dari ancaman kekeringan di tahun-tahun mendatang. Para pakar memperingatkan, krisis air masih akan menghantui warga Cape Town. Apalagi curah hujan di wilayah Cape Town dari tahun ke tahun terus menurun.

Berkaca dari kasus peristiwa yang  menimpa Cape Town, Provinsi Lampung juga harus berbenah. Sebab, jika melihat kondisi saat ini, bukan tak mungkin malapetaka yang terjadi di Cape Town juga bisa melanda Bumi Ruwa Jurai.

Sebab, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 6 Agustus 2018, Provinsi Lampung termasuk daerah rawan kekeringan di Indonesia. Ada 8 provinsi yang mengalami kekeringan parah di tahun ini, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten Di Provinsi Banten, Nusa Tenggara Timur dan Lampung.

Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB, Sutopo Purwo Nugroho kelebihan air hanya terjadi pada musim hujan dengan durasi sekitar lima bulan. Sementara pada musim kemarau akan terjadi defisit air selama 7 bulan. Sutopo menilai, banyak faktor memicu kekeringan berulang. Di antaranya, meningkatnya populasi, kerusakan daerah aliran sungai, kerusakan lingkungan, semakin berkurangnya kawasan resapan air, hingga tingginya pencemaran air.

Di wilayah Lampung, hal itu sudah mulai terjadi. Saat ini volume tangkapan air semakin menipis. Seperti yang terjadi di bendungan Batu Tegi, Tanggamus. Berdasarkan data Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (TP4K) Provinsi Lampung, berkurangnya debit air Batu Tegi oleh tingkat sedimentasi dan fluktuasi sungai yang menuju waduk sebesar 84:1 yang sudah berada di atas batas normal yaitu 40:1. Kemudian nilai laju erosi yang cukup tinggi yaitu mencapai 167 ton/ha/tahun.

Kondisi tersebut yang menyebabkan berkurangnya sawah yang dialiri oleh air irigasi. Dari target sawah yang dialiri sekitar 66.573 hektare, saat ini hanya 46.300 ha yang terealisasi.

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batu Tegi, Yayan Ruchyansyah mengatakan, tangkapan air di kawasan Waduk Batu Tegi memang semakin menipis. Hal ini terjadi lantaran kerusakan hutan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi (pengendapan lumpur) di dasar waduk. Sedimentasi sangat terlihat dari aliran air sungai yang berwarna coklat. Artinya membawa material tanah dari daerah hutan yang rusak.

“Tidak bisa dipungkiri ada erosi di atas hutan. Mau tidak mau memang itu terjadi dan bisa dilihat dari air sungai warnanya coklat. Sedimentasi ini memang masalah yang harus dipecahkan,” kata dia kepada Kupas Tuntas, di Gedung Forum CSR Lampung, Selasa (27/11).

Yayan Ruchyansyah menjelaskan, jika musim kemarau, kedalaman air bisa turun hingga 20 meter lebh. Sayangnya, pihak KPH Batu Tegi tak mampu menyelesaikan masalah itu sendirian. Lantaran kekurangan SDM dan juga dana. Yayan menyatakan, dana yang diterima pihaknya tidak cukup untuk melakukan perbaikan di area tangkapan air yang luasnya mencapai 58.162 ha.

“Kami sudah berupaya mengatasi dengan melakukan berbagai kegiatan. Bendungan kan hanya menerima air, tugas kami adalah memperbaiki area tangkapan air dengan melakukan rehabilitasi dan mendorong para petani untuk melakukan penanaman pohon. Tanamannya itu dikombinasi, ada yang tinggi ada yang rendah, sehingga air bisa tertahan dan menyerap ke dalam tanah,” bebernya.

Dijelaskannya, hutan untuk tangkapan air waduk seluas 58.162 ha, 76 persen sudah jadi lahan garapan petani. Hanya 23 persen saja yang benar-benar masih hutan murni. “Sejauh ini kita berupaya merehabilitasi hutan. Sejak tahun 2011 sudah ribuan hektare kita rehabilitasi. Di tahun depan ada 4.000 hektare. Tapi kendalanya tidak 100 persen tanaman itu tumbuh. Banyak terjadi kegagalan tumbuh lantaran cuaca dan hama,” sambung dia.

Terkait opsi pengerukan waduk, Yayan mengatakan hal itu belum dilakukan sebab membutuhkan banyak proses dan dana. Pengerukan mungkin bisa dilakukan jika kondisi sedimentasinya sudah sangat parah. “Untuk pengerukan belum. Karena sejauh ini belum sampai separah itu, kalau dikeruk pasti sudah parah. Tetapi kan kita harus berpikir jauh ke depan, kalau erosi terus terjadi pasti suatu saat harus dikeruk,” kata dia.

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (TP4K) Provinsi Lampung, Joko Umar Said mengatakan, Pemprov Lampung bersama pemangku kepentingan di daerah masih berupaya melakukan pemulihan tangkapan air di Waduk Batu Tegi.

“Kami menyinergikan Pemprov dengan lembaga swdaya masyarakat, dinas, kementerian, dan stakeholder terkait dalam membahas upaya pemulihan area Batu Tegi yang sekarang ini dalam keadaan rusak,” kata dia, belum lama ini.

Minimnya tangkapan air itu, sambung dia, mengakibatkan sulitnya pemerintah dalam merealisasikan target dari Presiden Joko Widodo mengenai peningkatan produksi gabah kering giling (GKG) sebesar 1 juta ton. Sebab Batu Tegi sangat berperan dalam pembangunan Lampung, yaitu sebagai sumber air untuk pangan/irigasi, sumber air baku untuk tiga kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, sumber energi listrik tenaga air, dan sumber energi panas bumi.

Selama ini, Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo juga sudah menekankan, dalam pertanian sangat diperlukan cadangan air yang cukup untuk mengairi area pertanian yang ada di Lampung, dengan istilah memanen air. Hal ini belajar dari pengalaman yang sudah terjadi beberapa tahun terakhir, dimana ribuan hektar sawah petani gagal panen akibat kekeringan di musim kemarau. Lalu gagal panen lagi di musim hujan karena kebanjiran.

Wajar saja, jika cadangan air terus menipis, sebab air hujan yang turun tak lagi menyerap ke dalam perut bumi, tetapi langsung mengalir deras yang pada akhirnya membawa malapetaka baru, yaitu banjir dan tanah longsor

Beberapa bulan terakhir, bencana banjir dan tanah longsor melanda berbagai daerah di Lampung, seperti Pasisir Barat, Lampung Barat, Pesawaran dan Tanggamus. Terbaru yakni banjir dan tanah longsor di Kecamatan Ketibung Lampung Selatan yang merendam ribuan rumah penduduk, Jumat (29/11). Tak hanya harta benda, sejumlah bencana alam ini juga menelan korban jiwa.

Setiap tahun berbagai bencana alam terus terjadi di berbagai daerah. Mulai dari banjir rob, banjir luapan sungai, tanah longsor, serta bencana lainnya yang cukup variatif baik jenis, skala, maupun sebarannya. Air hujan sejatinya adalah berkat dari Tuhan. Kunci yang harus ditemukan adalah bagaimana memposisikan air hujan agar kembali pada fungsi asalnya sebagai sumber karunia. Ketika penghujan bisa aman dari banjir dan saat kemarau bahkan bisa surplus air.

Bencana banjir bandang di Tanggamus. Foto : Ist

Hutan Terus Dirusak, Lampung Dilanda Bencana

Hutan sebagai paru-paru dunia. Hutan menjaga pasokan oksigen untuk kita bernafas juga menjaga pasokan air bagi keberlangsungan hidup manusia. Jika hutan dirusak, maka tinggal menunggu waktu, bencana akan menyusul.

Maka keberadaan hutan di Lampung harus dijaga dari perusakan dan perambahan liar. Sayangnya tak bisa dinafikan, bahwa faktanya pembalakan liar di hutan-hutan Lampung masih terjadi begitu masif. Maka Pemerintah provinsi dan pemda kabupaten/kota beserta jajaran keamanan harus melakukan tindakan pencegahan jika tak ingin hutannya rusak.

Pembalakan liar ini seakan sulit disetop lantaran para pelaku sudah punya jaringan yang kuat dan dilindungi oknum aparat. Demikian disampaikan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung, Hendrawan kepada Kupas Tuntas.

Ia mencontohkan, seperti di kawasan hutan Konservasi Gunung Betung Register 19 Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman. Sebelumnya Walhi Lampung juga mengungkap aktifitas tambak di Wilayah Taman Nasional Bukit Barisan (TNBBS), Kecamatan Bengkunat Belimbing, Pesisir Barat.

Selama ini, sudah ada beberapa kasus pembakalan liar yang terungkap. Di tahun ke tahun selalu ada pelaku pengerusakan yang ditangkap oleh petugas. Tetapi hal itu tak membuat para perambah jera. Menurut Hendrawan, pelaku ilegal logging itu adalah jaringan, tidak berdiri sendiri. Ada yang memodali dan ada jaringan yang menampung.

Untuk itu Walhi merekomendasikan tiga hal ke Pemprov Lampung dan pihak berwenang, yaitu melakukan tindakan preventif (pencegahan), melakukan monitoring terhadap penegakan hukum bagi para pelaku.

“Aktifitas ini sangat masif, ini harus ada tindakan penghentian. Kita juga minta ada proses pengawalan, jangan sampai nanti barang buktinya hilang, proses hukum bagi pelaku juga tidak jelas,” tandasnya.

Terakhir, Walhi meminta pengakan hukum yang tidak pandang bulu. Kalau pelaku lapangan ditangkap, maka otak dari pelaku pembalakan juga harus ditangkap.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Syaiful Bachri mengakui kerusakan hutan di Lampung setiap tahun terus meningkat. Tingginya kerusakan hutan dan minimnya pengawasan pemerintah menjadi salah satu faktor penyebab makin maraknya pembalakan liar.

“Dengan kondisi hutan kita yang seperti itu, kami prioritaskan hutan yang baik dipertahankan dengan penjagaan polisi hutan dan patroli. Jika ada pembalakan liar kami juga bawa ke ranah hukum dengan mengajak bersama-sama ma­syarakat,” kata Syaiful.

Masyarakat selama ini berikan pemahaman sosial tentang pentingnya fungsi hutan karena jika hutan ini rusak, mereka juga yang akan dirugikan. Oleh sebab itu, kelompok perusak hutan inilah yang mereka tangkap. “Sebab, hutan ini juga aset mereka, jadi itu yang kami tumbuhkan. Rata-rata selama ini kasus pembalakan liar pelakunya bukan penduduk setempat, me­lainkan orang luar,” jelas dia.

CSR Ikut Menyelamatkan Hutan Sebagai Sumber Air

Upaya yang terpadu dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah kekeringan dan krisis air benar-benar dibutuhkan. Seperti peningkatan dan perbaikan kualitas lingkungan, penghijauan, pengelolaan daerah aliran sungai, pembangunan waduk dan bendungan, merevitalisasi saluran irigasi, serta konservasi tanah dan air.

Bukan hanya itu, edukasi masyarakat untuk menghemat pemakaian air bersih, dan mendesak mereka untuk membuat sumur-sumur biopori untuk resapan air juga penting. Ini semua perlu tidak hanya untuk membantu daerah-daerah yang dilanda kekeringan, namun juga untuk mengantisipasi terjadinya kekeringan di daerah lain.

Saat ini sejumlah pihak sudah bergerak untuk melakukan perbaikan tersebut. Terutama dari perusahaan maupun badan usaha di berbagai bidang. Salah satunya adalah PT. PLN Distribusi Lampung. Bersama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, PLN menggelar kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk program bina lingkungan, dengan menanam 1.200 pohon, di Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman, Rabu (28/11).

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menyambut baik kegiatan CSR ini dalam bentuk program bina lingkungan penanaman 1.200 pohon. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Syaiful Bachri mengatakan, Pemprov Lampung sangat mengapresiasi kegiatan penanaman pohon oleh PLN sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

“Kewajiban menanam pohon bukan hanya tugas lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Pemerintah Daerah saja, namun merupakan tanggungjawab semua pihak untuk melestarikan lingkungan,” ujarnya.

Menurut Syaiful, kondisi kehutanan di Provinsi Lampung saat ini cukup memprihatinkan, karena sekitar 50 persen dari luas hutan yang ada dalam kondisi kurang baik. Dengan adanya gerakan-gerakan penanaman pohon seperti yang dilakukan oleh PLN, diharapkan dapat memperbaiki dan memulihkan tutupan lahan tersebut.

Lebih lanjut dikatakan, dalam rangka memulihkan fungsi hutan, Pemprov Lampung juga menggerakan partisipasi masyarakat dalam bentuk kegiatan perhutanan sosial, dengan melakukan vegetasi di daerah garapan mereka.

“Kewajiban menanam pohon ini bukan hanya lingkup kehutanan, baik Dinas Kehutanan atau teman-teman dari UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tapi semua pihak, dan hari ini kita buktikan PLN Distribusi Lampung mempunyai kepedulian menanam pohon,” papar Syaiful.

PLN Lampung bersama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menanam ribuan pohon melalui program CSR. Foto : Erik/Kupastuntas.co

Sementara Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN Distribusi Lampung, Agung Surana mengatakan, penanaman pohon tersebut adalah salah satu program CSR yang dilakukan PLN, sebagai bentuk tanggung jawab sosial pihaknya kepada masyarakat bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam rangka pemulihan Daerah Aliran Sungai.

Menurutnya, kegiatan ini sesuai dengan misi PLN dimana eksistensi bisnis PLN dibidang ketenagalistrikan antara lain ditujukan untuk membantu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi bangsa.

“Kegiatan penanaman pohon itu tidak hanya dilakukan di Provinsi Lampung saja, namun dilakukan serentak di seluruh Indonesia oleh PT. PLN,” ujar Agung.

Program penanaman pohon tersebut ditambahkan Agung, merupakan program berkelanjutan dan tidak berhenti sampai dengan penanaman saja, namun juga akan dilakukan pemantauan dan perawatan rutin agar tercapai tujuan dari penghijauan tersebut. Dijelaskan Agung, ada enam jenis bibit pohon yang ditanam di wilayah Tahura Wan Abdul Rachman yaitu Trembesi sebanyak 350 batang, Pinus 350 batang, Ketapang Kencana 350 batang, Cemara Nortox 60 batang, Glodokan 60 batang serta Durian 30 batang.

“Penanaman seribu pohon ini salah satu program CSR atau tanggungjawab sosial kita terhadap masyarakat bekerjasama dengan Dinas Kehutanan,untuk pemulihan DAS,” pungkasnya.

CSR Tak Merugikan, Bisa Membawa Keuntungan

Program CSR dari para pelaku usaha tentu akan sangat berdampak bagi lingkungan, tak hanya bagi warga di sekitar, tetapi juga untuk perusahaan atau pelaku usaha itu sendiri. Seperti misalnya PLN yang menanam ribuan pohon, selain membawa ‘berkah” bagi alam sekitar, juga pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi PLN. Sebab dengan keberadaan pohon-pohon itu akan dapat menangkap air lebih banyak. Sehingga volume tangkapan air itu bisa meningkatkan daya listrik yang diproduksi PLN melalui pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Ketua Forum CSR Lampung, Veronika Saptarini memberikan banyak contoh terkait penggunaan CSR bagi usaha. Seperti PT Nestle yang memberikan pelatihan dan pendidikan bagi para petani kopi di berbagai wilayah. Meski mengeluarkan banyak biaya, namun pada akhirnya membawa keuntungan bagi Nestle. Sebab, dengan hasil kopi yang baik kemudian akan meningkatkan kualitas dari produk-produk Nestle Lampung.

Ia menjelaskan, saat ini beberapa perusahaan sudah mulai melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainability development) Tanggung jawab sosial tidak cukup hanya dilingkungan sekitar, tidak bisa hanya dilakukan perusahaan sendiri atau buat kepentingan perusahaan sendiri. Perusahaan bagus, tapi kalau banyak penduduk miskin di provinsi atau negara dimana lokasi perusahaan berada, maka iklim investasi juga tidak akan kondusif. Perusahaan menjaga lingkungan sekitar, tapi kalau lingkungan di tempat lain rusak maka imbasnya juga akan dirasakan bersama. Dengan konsep sustainability development yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan berarti juga menjaga sustainability business.

“Itu semua pada akhirnya membawa dampak pada perusahaan itu sendiri. Perusahaan media juga seperti itu, misalnya terkait lingkungan, jika lingkungan tercemar, hasil pertanian menurun dan ekonomi warga juga ikut turun. Maka pasar media juga pasti terkena imbasnya,” jelas Saptarini dalam dialog dengan awak media di Kantor Forum CSR Lampung, belum lama ini.

Ia melanjutkan, pada tanggal 7 Desember mendatang Forum CSR Lampung akan memberikan penghargaan Lampung Sustainblity Award (LSA) kepada sejumlah perusahaan atau badan usaha yang sudah aktif melakukan pembangunan berkesinambungan di berbagai bidang.

Dikatakannya, Di tahun 2016 pertama kali penghargaan CSR Award diberikan hanya kepada perusahaan. Namun di tahun kedua (2017) diberikan juga kepada UKM. “Ternyata program pembangunan berkelanjutan itu juga dilakukan UKM, jadi tahun 2017 kita masukkan UKM, lembaga negara, dan badan publik. Dan sekarang kata Sustainability Award yang kita gunakan,” jelas dia.

“Jadi tahun depan tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah juga kita akan beri penghargaan jika pemda itu sudah melakukan pembangunan yang berkelanjutan,” tandasnya. (Tampan)

Tanggapan Anda: