Beranda Politik

Begini Tanggapan KPU Lampung Soal Netralitas PPK Pesibar yang Dipertanyakan

25
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Foto: Sule/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung angkat bicara usai mengklarifikasi persoalan dugaan pengakomodiran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) oleh salah satu Caleg DPR RI.

Komisioner KPU Lampung Antoniyus, mengatakan, pihaknya telah mengklarifikasi ke KPU Pesibar maupun PPK di 11 Kecamatan kabupaten setempat.

“Jadi PPK Pesibar dihubungi salah satu Caleg untuk silaturahmi, kebetulan yang bersangkutan juga anggota DPRD. Intinya hanya silaturahmi biasa tidak ada deal politik untuk menjadi tim atau menyuruh melibatkan penyelenggara,” kata Antoniyus, Rabu (9/1)

Sebaliknya, Anton merasa aneh mengingat pertemuan tersebut sudah lama berlangsung, namun kasusnya baru muncul ke permukaan saat ini.

“Yang pasti ada pertemuan sekitar tiga bulan yang lalu. Tetapi terhadap persoalan ini, walaupun hanya sekadar silaturahmi tetap tidak diperbolehkan karena berpotensi menjadikan penyelenggara tidak netral, maka KPU Pesibar melakukan klarifikasi dan pembinaan,” terangnya.

Menurut Anton, pembinaan dilakukan dalam rangka mengingatkan dan mendorong penyelenggara lebih profesional dan berintegritas. Setelah dilakukan pembinaan terhadap PPK yang terlibat sebelum diberikan sanksi peringatan keras.

“Sanski dalam kerangka pembinaan dan telah melalui persetujuan rapat pleno KPU Pesibar dengan segala pertimbangannya,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, enam dari delapan Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) di Pesibar, mendapat sanksi peringatan tertulis dari KPU Pesibar, karena terbukti menghadiri pertemuan dan menerima uang serta jam tangan dari salah satu Caleg DPR RI di Provinsi Lampung.

Enam orang itu terdiri dari lima Ketua PPK dan satu anggota PPK. Yakni Fahmi (Ketua PPK Bengkunat), Taufikillah (Ketua PPK Waykrui), Hendrawan (Ketua PPK Pesisir Utara), Agus Pramudya (Ketua PPK Lemong), Fathudin (Ketua PPK Ngaras ) dan Nurilah Asas (Anggota PPK Pulau Pisang).

Sedangkan dua Ketua PPK lainnya, yakni Berlan (Ketua PPK Pesisir Tengah) dan Yasrizal (Ketua PPK Krui Selatan) hanya dijatuhi sanksi diturunkan dari jabatannya sebagai Ketua PPK, karena diketahui sebagai penghubung pertemuan antara penyelenggara pemilu dengan salah satu caleg DPR RI dapil Lampung 1.

“Terkait pertemuan dan pemberian uang dari caleg itu kepada PPK tentu dilarang, dan tidak dibenarkan apapun bentuk pertemuannya. Kita tidak dapat panggil PPK dan calegnya karena PPK nya sudah diberikan sanksi oleh KPU,” kata Ketua Bawaslu Pesibar, Irwansyah saat dihubungi, Rabu (9/1/2019). (Sule)

Facebook Comments