Beranda Bandar Lampung

Dianggap Kepatuhan LHKPN Nol Persen, Begini Tanggapan DPRD Lampung

31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal. Foto: Dok Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung –┬áPemaparan rilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan DPRD Provinsi Lampung menjadi salah satu instansi yang tidak melapor sama sekali harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN di 2018, dengan cepat ditanggapi oleh Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal.

Menurut Dedi, dengan penerapan terbaru LHKPN secara online, dirinya mengakui banyak kesulitan dalam pengimplementasiannya. Bahkan sampai saat ini dirinya pun belum memperoleh password sebagai data akses untuk login ke sistem LHKPN.

“Saya sudah mengirimkan data diri untuk pembuatan akun baru sejak sebulan yang lalu bahkan sudah dua kali saya kirim, tapi sampai hari ini saya belum mendapat balasan berupa password untuk hak akses ke LHKPN online,” ujar Dedi saat dikonfirmasi Kupastuntas.co, Senin (14/1/2019).

Ia juga mengatakan belum mengetahui bagaimana format pengisian LHKPN lantaran belum mendapatkan hak akses sehingga belum bisa menindaklanjuti untuk mengisi laporan.

“Saya sendiri belum tahu format pengisiannya seperti apa. Saya pikir bisa dibantu terkait teknis pengisiannya. Saya juga sudah meminta bantuan dari rekan-rekan yang biasa melaporkan pajak. Jadi kalau passwordnya sudah keluar, nanti saya bisa meminta teman-teman untuk membantu saya,” katanya.

Berita Terkait : DPRD Lampung Urutan Kedua Paling Malas Setor LHKPN

Selain itu, di samping sulitnya memperoleh data hak akses ke sistem LHKPN, Dedi mengungkapkan bahwa para anggota DPRD merasa kesulitan dalam pengisian laporan karena tidak mendapatkan pendampingan dari pihak KPK itu sendiri.

“Kami berharap ada pendampingan dalam melaporkan LHKPN, karena dengan sistem online yang diterapkan saat ini kami merasa kesulitan. Memang rata-rata kesulitan kita untuk mengakses karena sifatnya ini baru, disaat ada kesulitan kita tidak tahu harus menghubungi siapa untuk pendampingan. Kalau bisa ada petugas dari lembaga itu datang ke sini untuk melakukan pendampingan,” tuturnya.

Lebih lanjut Dedi menyampaikan, seluruh anggota DPRD sejatinya memiliki i’tikad baik, namun lagi-lagi bukan permasalahan ketidakpatuhan namun lebih merasa kesulitan untuk mengakses laporan. Apa lagi pihaknya memang memerlukan adanya perbaikan data seperti aset yang hilang atau bertambah. (Erik)

Facebook Comments