Kapal Buatan China Layani Penyeberangan Merak-Bakauheni

185
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Ilustrasi

Kupastuntas.co, Lampung Selatan – Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi meresmikan Kapal Neomi. Setelah diresmikan, kapal buatan China tersebut akan langsung beroperasi untuk melayani penyeberangan di Pelabuhan Merak-Bakaheuni.

Budi mengatakan, kapal Neomi dimiliki oleh PT Munich Line. Kapal tersebut didatangkan dari China untuk menggantikan kapal milik PT Munich Line yang ukurannya masih di bawah 5.000 gross tonnage (GT).

“Kapal ini (Neomi berukuran) 8.700 GT. Seharusnya mulai 24 Desember 2018 kita sudah mengeluarkan kapal di bawah 5.000 GT dari lintasan ini (Merak-Bakaheuni),” ujar Budi di Pelabuhan Merak, Banten, Senin (7/1/2019).

Budi menambahkan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Kewajiban Pengoperasian Kapal Feri Berukuran Minimal 5.000 GT. Nantinya, kapal yang berukuran di bawah 5.000 GT tidak akan boleh beroperasi di Pelabuhan Merak.

“Kita sudah menyiapkan ada 13 lintasan baru yang kita tawarkan pada operator. Nanti kapal yang dibawah 5.000 GT kita alihkan ke situ,” kata Budi.

Ia berharap dengan dioperasikan kapal-kapal di atas 5.000 GT dapat mengurangi kepadatan di Pelabuhan Merak. Sebab, kapal-kapal tersebut akan lebih banyak mengangkut penumpang.

“Demand akan bertambah, saya akan yakinkan pada masyarakat terutama tidak terjadi stuck seperti beberapa tahun lalu, sehingga ada kemacetan sampai berapa ratus meter dari pintu gerbang Merak-Bakaheuni,” ucap dia.

Kapal KMP Neomi jenis Ro-Ro dibuat di Fujian, Cina pada 2018. Kapal yang memiliki kecepatan hingga 15 knot itu mampu mengangkut 400 penumpang dan 130 unit kendaraan.

***Kewajiban Kapal Minimal 5.000 GT Ditunda
Kementerian Perhubungan menunda pemberlakuan kewajiban penggunaan angkutan penyeberangan minimal 5.000 gros ton di lintas Merak-Bakauheni. Peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 88 tahun 2014 itu seharusnya mulai diimplementasikan pada 24 Desember 2018 lalu.

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, penundaan tersebut dilakukan karena dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru 2019.“Kami khawatir terjadi lonjakan (penumpang). Kami tunda dulu sementara,” ujar Budi.

Budi belum bisa memastikan kapan peraturan tersebut akan diimplementasikan. Pihaknya akan melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR RI terlebih dahulu.

“Kemarin dapat informasi dari ketua komisi V DPR, saya akan menjelaskan dulu mengenai filosofis dan pemberlakuan PM 88, kemudian saya dapat masukan dari DPR. Setelah rapat itu mungkin ada keputusan,” kata Budi.

Budi berharap peraturan tersebut bisa diterapkan pada Februari 2018. Sebab rapat dengar pendapat dengan komisi V DPR RI akan dilakukan bulan ini.

“Saya diundang DPR pada Januari, tapi sampai sekarang saya belum dapat undangannya,” ucap dia. (Kps)

Tanggapan Anda: