Bila Audit Dana Kampanye Tak Sesuai Juknis, KPU Lampung Ancam Putus Kontrak KAP

41
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Komisioner KPU Provinsi Lampung divisi Hukum, M. Tio Aliyansah. (Sule/Kupastuntas.co)

Kupastuntas.co, Bandarlampung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung akan memutus kontrak kerja sama dengan Kantor Akutan Publik (KAP), apabila dalam mengaudit dana kampanye tidak sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) dari KPU RI.

Menurut Komisioner KPU Divisi Hukum M. Tio Aliyansah, KPU Provinsi Lampung akan melakukan monitoring terhadap proses audit dana kampanye yang dilakukan KAP. Dan jika tidak sesuai dengan standar juknis yang sudah ditetapkan KPU RI,  maka KPU Provinsi bisa menghentikan.

“Misalnya KAP tidak mengambil sampel atau dilangkahi, KPU Provinsi bisa menghentikan dan memutuskan kontrak setelah itu mengganti KAP yang lain,” ungkapnya.

Tio juga menerangkan, dalam UU maupun PKPU, KAP yang mendaftarkan sebagai lembaga audit dana kampanye  harus yang sudah terdaftar dan sudah melakukan pelatihan audit dana kampanye, tidak memiliki kedekatan dengan salah satu caleg, parpol, maupun capres, dan bukan seorang yang menjadi pengurus parpol.

“Dengan begitu KAP bisa melakukan audit dan bekerja dengan professional. Peserta pemilu tidak boleh menginterpensi KAP dalam proses audit dana kampanye,” ujarnya.

Tio membeberkan, untuk Provinsi Lampung membutuhkan 16 KAP dalam tahapan audit, dimana satu KAP tidak boleh mengaudit lebih dari satu partai. Boleh maksimal 2, tetapi harus berbeda provinsi.

“Untuk yang di provinsi hanya melakukan audit parpol dan caleg. Sedangkan untuk caleg DPD, parpol tingkat pusat, DPR RI dan capres akan diaudit di KPU RI, yang akan dilakukan 30 hari setelah menerima Laporan Akhir Dana Kampanye (LADK) pada 18 April sampai 2 Mei,” kata dia. (Sule)

Tanggapan Anda: