Kupastuntas.co, Tulangbawang Barat – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) terkesan "gelagapan" ketika wartawan mengkonfirmasi terkait Pengadaan Buku tahun anggaran 2018 lalu bagi 40 Sekolahan Dasar (SD) yang ditenggarai tidak sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) pengadaan barang dan jasa serta juga terindikasi syarat penyimpangan.

Hal ini berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun wartawan dari sejumlah sekolahan yang diberikan bantuan buku tersebut. Penelusuran pun menemukan buku-buku yang tidak bisa digunakan dan juga pihak sekolahan enggan mengotak-atik buku tersebut lantaran mereka tidak tahu-menahu soal buku yang tiba-tiba datang tersebut.

"Kami tidak tahu mas kalau untuk jumlah bukunya secara rinci, kami hanya menerima Rincian di atas kertas serta serah terima dari Dinas secara tertulis saja,"ungkap Apri Irianto, Kepala SD Negeri 03 Setia Bumi, Gunung Terang saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

“Kalau buku yang diberikan dari Dinas Pendidikan, lanjut dia, ada 18 Dus yang isinya buku bacaan yang hingga saat ini kami belum berani membukanya. Karena kami diberitahu yang mengantar, jangan dibuka dulu sebelum diperiksa oleh pihak Dinas Pendidikan," terang Apri.

Lebih anehnya lagi, SD Negeri 02 Setia Bumi yang belum memiliki perpustakaan, namun diberikan buku sehingga menumpuk di kantor sekolahan.

"Sekolah kami menerima Bantuan Buku Perpustakaan dari Dinas Pendidikan sebanyak 18 Dus yang hingga saat ini belum kami buka kardusnya, untuk perpustakaan sekolahan kami belum ada, dan kalau murid kami berjumlah 119 Siswa," cetus Ruhari, Kepala Sekolah SD Negeri 02 Setia Bumi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang Barat, melalui Sekretarisnya Budiman yang didampingi Kasi Keaksaraan dan Kesetaraan Badri, mengaku jika terdapat 40 sekolahan yang diberikan bantuan buku tahun lalu dengan anggaran sebesar Rp2 miliar ."Bantuan buku tersebut sudah direalisasikan dan hingga saat ini Dinas Pendidikan belum menerima keluhan apapun dari pihak sekolahan yang menerima bantuan tersebut," klaim Badri, Rabu (6/2/2019).

Pihaknya berkelit jika bantuan tersebut sudah sesuai meskipun Dinas Pendidikan belum melakukan kroscek.

"Kalau untuk jumlah Buku yang diterima oleh pihak sekolahan kami tidak mengetahuinya secara rinci, karena itu dilelang dan dikerjakan oleh pihak ketiga dan terkait persoalan yang menerima tidak ada perpustakaan itu bukan wewenang kami, sebab yang kami berikan bantuan sesuai daftar dari pejabat sebelum kami," elaknya.

"Dalam waktu dekat ini kami akan mengecek di lapangan terkait berapa jumlah buku yang diterima tiap sekolahnya dan beberapa hal lainnya, Intinya kalau dari Dinas Pendidikan tidak ada kesalahan lagi persoalan bantuan buku perpustakaan yang berasal dari DAK tersebut," ucap Badri. (Irawan/Bas/Lucky).