Laporan Eksklusif (Bagian 4) Pemda Rekomendasikan Penutupan Lokasi Wisata Tegal Mas

65
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Terlihat aktivitas pembangunan dan pengerukan bukit reklamasi di Pulau Tegal Mas. Foto: Tim Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandarlampung – Pemprov Lampung melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merekomendasikan penutupan usaha wisata di Pulau Tegal Mas sejak 27 Februari 2018 lalu. Namun pengelola Pulau Tegal Mas, Thomas Aziz Riska tidak mengindahkan rekomendasi tersebut.

Rekomendasi penutupan usaha wisata di Pulau Tegal Mas mengacu pada Surat Nomor: 660/070/V.10/2018 tanggal 27 Februari 2018 ditandatangani oleh Kepala DLH Lampung Fitter Syahboedin, yang ditujukan kepada Thomas Azis Riska sebagai pengelola kegiatan.

Hingga kini, Thomas Aziz Riska tidak mengindahkan rekomendasi DHL Lampung. Bahkan, Thomas sampai saat ini belum melengkapi berbagai izin yang semestinya dibuat. Menyikapi hal ini,

DLH Provinsi Lampung akan kembali menyurati pengelola Pulau Tegal Mas untuk menghentikan kegiatan pembangunan di lokasi wisata Pulau Tegal Mas.

Dalam surat rekomendasi DLH itu, disebutkan penghentian kegiatan di Pulau Tegal Mas lantaran melanggar berbagai peraturan yang ada, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wiayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kabid Tata Lingkungan DLH Provinsi Lampung Heri Munzali mengatakan, penghentian yang dimaksud adalah untuk kegiatan pembangunan fisik yang bersifat sementara dan tidak menutup secara keseluruhan.

Selama kegiatan dihentikan, DLH meminta pihak pengelola untuk melengkapi segala persyaratan yang harus dipenuhi. “Nanti kita berikan surat penegasan kembali kalau memang masih melaksanakan pembangunan, karena dengan surat itu biasanya pemrakrsa nggak mau macam-macam,” ujar Heri, Minggu (10/2/2019).

Selain itu, kata Heri, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Polda Lampung sebagai langkah penegakan hukum atas pelanggaran aturan oleh pengelola Pulau Tegal Mas. Ia meminta aparat hukum bertindak tegas menangani perkara ini.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Lampung Watoni Noerdin meminta, setiap calon investor memahami segala regulasi yang ada sebelum membangun sebuah usaha. Seperti halnya pembangunan Pulau Tegal Mas sebagai destinasi wisata, yang hingga kini diduga tidak mempunyai izin.

Menurut Watoni, wajib hukumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk menghentikan terlebih dahulu sampai semua izin terpenuhi. “Karena kalau kegiatan yang merusak lingkungan dibiarkan, maka bisa terkena dampak pelanggaran terhadap regulasi yang sudah ada. Itu ada sanksi administrasi dan pidana. Ini yang harus dipatuhi oleh investor,” tegas Watoni.

Politisi PDI Perjuangan ini mendorong agar  DLH segera mengambil langkah kongkrit terhadap penertiban kegiatan yang belum mempunyai izin, supaya tata kelola disesuaikan dengan tata ruang dan aturan yang diterapkan untuk kawasan pulau-pulau kecil dan pesisir serta pantai.

Sebagai upaya penindakan, sambung Watoni, Komisi IV DPRD Lampung akan memanggil pihak terkait yang memiliki kewenangan menangani kasus ini lewat rapat dengar pendapat. “Kalau diperlukan,  setelah menggelar rapat dengar pendapat kita langsung melihat ke lokasi Pulau Tegal, bertanya kepada pengelola mengapa mereka tetap melaksanakan kegiatan walaupun belum memiliki izin,” tandasnya.

Watoni menilai, langkah penyelidikan oleh Polda Lampung merupakan tahapan untuk mensinkronkan apakah pihak pengelola Pulau Tegal melanggar aturan hukum atau tidak. “Jika terbukti melanggar tentunya kepolisian bisa menertibkan kegiatannya, apalagi sampai berdampak pada kerusakan lingkungan,” ujarnya.

Dugaan pelanggaran terkait proyek Pulau Tegas Mas, juga mendapat sorotan dari pemrakarsa sekaligus pendiri Kabupaten Pesawaran M Alzier Dianis Thabranie. Menurut Alzier, Pulau Tegal Mas adalah wilayah konservasi. Sehingga jika hendak dikelola oleh Thomas Aziz Riska harus terlebih dahulu memenuhi sejumlah syarat.

“Yang pasti (Pulau Tegal Mas) itu tanah adat atau marga. Hanya saja karena Thomas Riska adek kita, ya kita ngalah saja. Diam-diam aja,” kata Alzier, baru-baru ini.

Menurut Alzier, Pulau Tegal Mas tidak bisa dilakukan reklamasi. Kalaupun dilaksanakan maka aturannya harus dipenuhi.  “Itu kan wilayah konservasi, urus dulu analisis dampak lingkungan (Amdal)-nya,” terangnya.

Mantan Ketua DPD I Partai Golkar Lampung ini mengaku, telah memberi saran kepada Thomas Aziz Riska agar mengurus izin ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dalam pengelolaan Pulau Tegal Mas sesuai aturan yang ada.

“Saya sudah sampaikan ke Thomas supaya berangkat ke Jakarta ke Kemenko Maritim dan KLH untuk mengurus itu (Pulau Tegal Mas). Hal ini saya anjurkan supaya Thomas Aziz Riska dalam berbisnis tidak melanggar aturan yang ada,” tandasnya.

Alzier melanjutkan, izin yang harus dipenuhi diantaranya izin pemanfaatan wilayah hutan konservasi, rekomendasi izin Menteri LKH, izin peruntukan pengelolaan Pulau Tegal Mas dari Bupati Pesawaran, izin dari Gubernur Lampung serta izin dari Kemenko Maritim, karena di sana ada reklamasi yang dikhawatirkan dapat merusak biota laut di pinggiran pantai.

Sementara, Kupas Tuntas telah berupaya beberapa kali meminta  tanggapan Thomas Aziz Riska terkait hal ini. Catatan Kupas Tuntas, Thomas Aziz Riska sudah dua kali menolak memberikan komentar, ketika ditemui di PN Tanjung Karang.

Thomas selalu mengelak diwawancarai dengan alasan baru mengikuti persidangan. “Udah dulu. Baru selesai sidang,” ungkapnya, ketika itu.

Ketika dimintai tanggapan lagi, di waktu yang berbeda, ia hanya mengacungkan jempol sembari berlalu memasuki kendaraannya  meninggalkan PN Tanjung Karang. (Tim)

Tanggapan Anda: