Warga Tanggamus Keluhkan Penerima PKH Banyak yang Tidak Tepat Sasaran

211
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
http://www.kupastuntas.co/files/Kartu-dana-Program-Keluarga-Harapan1-e1505345913102-1.jpg
Ilustrasi

Kupastuntas.co, Tanggamus – Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tanggamus, terindikasi banyak yang belum tepat sasaran. Pasalnya, banyak warga yang sangat membutuhkan tidak menerima, sementara warga sejahtera justru mendapat santunan.

Kepada Kupastuntas.co, sejumlah warga kurang mampu di Kecamatan Kotaagung Timur, Kotaagung dan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus, Senin (11/2/2019) menyayangkan data penerima PKH banyak yang tidak sesuai dan tidak tepat sasaran.

“Di pekon saya,  orang yang punya kendaraan, punya usaha, punya kebun, eh malah dapet PKH. Tapi ada warga yang miskin justru tidak mendapatkannya,” kata Basri, salah seorang warga Kecamatan Kotaagung Timur.

Dikatakannya, semua itu terjadi dikarenakan pendataan warga penerima PKH bukan dilakukan oleh aparat pekon, tetapi langsung dari pusat. “Iya yang data bukan pekon tapi langsung pusat. Padahal kan yang lebih tahu di pekon berapa banyak orang yang kategori miskin itukan aparat pekon,” katanya.

Senada juga disampaikan, Suharti (49), warga Kecamatan Kotaagung Barat. Ia sangat menyayangkan penerima PKH banyak yang tidak sesuai. Sebab, para penerima PKH banyak yang memiliki rumah bagus, punya kendaraan bahkan memiliki perhiasan emas dan usaha. Sementara masyarakat ekonomi lemah, justru tidak dapat PKH.

”Banyak orang yang punya rumah bagus, punya kendaraan, punya sawah, punya usaha dapat PKH. Tapi warga yang miskin rumah geribik, janda, justru tidak mendapatkannya. Jelas, ini membuat cemburu sosial,” ujarnya.

Manto (39), salah seorang warga Kotaagung menuturkan, penerima PKH didominasi keluarga sejahtera. Bahkan, ada beberapa aparatur pekon dan kelurahan juga mendapatkan PKH. “Beberapa kepala dusun juga mendapatkan PKH. Jadi, kriteria penerima PKH itu seperti apa. Kok warga miskin malah tidak dapat PKH,” katanya.

Menurut Manto, hal ini terjadi diakibatkan data yang digunakan masih data lama. Dimana banyak warga yang mampu dapat PKH sementara yang miskin justru tidak. ”Data yang digunakan pemerintah ini data lama. Padahal kehidupan orang itu kan naik turun, bisa jadi tadinya mampu, kemudian jatuh bangkrut atau sebaliknya,” kata dia.

seharusnya, kata dia, setiap tahun pemerintah dapat mengevaluasi data penerima PKH. Pasalnya, jika ini terus dibiarkan maka bisa menyebabkan cemburu sosial di tengah masyarakat. “Ada tetangga saya orang punya justru dapat PKH, sementara yang miskin tidak dapat. Inikan aneh,” keluhnya. (Sayuti)

Tanggapan Anda: