KPK Periksa Anggota DRPD Lampung Tengah dari Komisi I dan II

76
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah di Kantor SPN Kemiling, Polda Lampung. Foto: Kardo/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandarlampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Lampung Tengah (Lamteng) di Kantor Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling, Polda Lampung, Selasa (12/2/2019).

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tim penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap 10 anggota dewan dari Komisi II yang kapasitasnya masih sebagai saksi untuk tersangka mantan Bupati Lamteng, Mustafa.

Para legislator ini diharapkan Febri Diansyah berkata jujur dan apa adanya dalam memberikan keterangan kepada penyidik KPK. Sehingga, perkara yang tengah diusut KPK dapat terselesaikan.

“Hari ini KPK melakukan pemeriksaan kembali terhadap anggota dewan Lamteng. Lokasi pemeriksaan masih di lokasi yang kemarin juga,” kata Febri Diansyah, Selasa (12/2/2019).

Adapun nama-nama mereka yang diperiksa diantaranya, Syamsudin (anggota Komisi I DPRD Lamteng), Anang Hendra Setiawan (Ketua Komisi II), Sopian Yusuf (Wakil Ketua Komisi II), Roni Ahwandi (Sekretaris Komisi II), Febriyantoni (anggota Komisi II), Sumarsono (anggota Komisi II), Wahyudi (anggota Komisi II), Slamet Widodo (anggota komisi II), Sukarman (anggota Komisi II), Muhlisin Ali (anggota Komisi II)

“Kami harap para saksi menjelaskan dengan jujur apa yang diketahui terkait dugaan aliran dana, proses pengesahan anggaran dan materi perkara lainnya yg ditanyakan penyidik,” kata Febri lagi.

Diketahui, KPK menetapkan Mustafa sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait ijon proyek. Dia disangka menerima suap dan gratifikasi senilai Rp95 miliar saat masih menjabat sebagai bupati.

Keseluruhan uang itu diterima Mustafa dua kali. Penerimaan pertama sebesar Rp 58,6 miliar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan. Kemudian, sebesar Rp 36,4 miliar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan.

KPK menyatakan sebanyak Rp12,5 miliar dari total uang yang diterima bupati berasal dari dua pengusaha, yakni pemilik PT Sorento Nusantara Budi Winarto dan pemilik PT Purna Arena Yudha, Simon Susilo.

Kedua perusahaan mendapatkan imbalan berupa proyek di Lampung Tengah yang dibiayai pinjaman dari PT SMI. Keduanya ditetapkan menjadi tersangka pemberi suap.

Menurut KPK, Mustafa kemudian menggunakan seluruh uang yang berasal dari kedua pengusaha tersebut untuk menyuap sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah. KPK menyatakan uang diberikan agar anggota DPRD menyetujui pengesahan APBD Perubahan tahun 2017, pengesahan APBD tahun 2018 dan pengesahan pinjaman Pemkab Lampung Tengah kepada PT SMI.

KPK menetapkan empat anggota DPRD Lampung Tengah yang disangka menerima suap dari Mustafa yakni Ketua DPRD Achmad Junaidi, anggota DPRD Bunyana, Raden Zugiri, dan Zainudin.

Terkait perkara ini, KPK menyangkakan Mustafa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 128 Undang Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. lo. Pasal 55 ayat (1) ko-l KUHP jo. Pasal 64 KUHP. (Kardo)

Tanggapan Anda: