Kabupaten Pesawaran Dapatkan Kuota 301 Orang untuk Seleksi PPPK, Namun Terkendala Anggaran

162
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ilustrasi

Kupastuntas.co, Pesawaran – Kabupaten Pesawaran dapatkan kuota untuk formasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 301 orang. Hal ini diungkapkan oleh Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sunyoto saat ditemui Kupastuntas.co, Senin (18/2/2019).

“Ya, untuk formasi PPPK kita mendapatkan kuota sebanyak 301, dengan rincian tenaga pendidikan sebanyak 263 dan 38 tenaga penyuluh pertanian,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini sudah masuk dalam tahapan pendaftaran. “Sekarang sudah dibuka secara online serentak se-Indonesia jadi para calon peserta bisa mendaftar langsung dengan online,” ujarnya.

Ditambahkannya, ada beberapa kriteria yang bisa ikut dalam seleksi PPPK di Kabupaten Pesawaran.

“Tentu ada persyaratannya seperti jika untuk tenaga pendidikan minimal harus lulusan S1, kemudian sudah terdaftar sebagai pegawai honorer K2 dengan mas kerja sejak tahun 2012 dan 2013, sedangkan untuk tenaga penyuluh pertanian setidaknya memiliki MoU dengan Kementerian Pertanian, jika sudah memenuhi persyaratan silahkan mendaftar,” tambahnya

Disinggung mengenai pelaksanaan tes seleksinya, ia mengaku hingga saat ini masih menunggu informasi lebih lanjut.

“Jika sudah mendaftar dan registrasi sebagai peserta tes PPPK, nanti kita tunggu informasi lebih lanjut mengenai tahapan tes nya, baik itu waktu dan tempat, sebab, kita juga masih menunggu juklak dan juknis terkait tahapan tes seleksi penerimaan PPPK ini,” akunya.

Selain itu, ia menerangkan bahwa, masih ada kendala terkait tahapan seleksi penerimaan PPPK di Kabupaten Pesawaran.

“Sampai saat ini kendala yang masih dihadapi adalah mengenai anggaran untuk melakukan tahapan seleksi dan untuk anggaran gajinya, sebab semuanya akan dibebankan kepada APBD Kabupaten Pesawaran,” terangnya.

“Sedangkan, saat ini APBD murni 2019 di Kabupaten Pesawaran sudah berjalan, oleh sebab itu, inilah yang menjadi kendala dan ini semua sepertinya terjadi di seluruh Kabupaten/Kota yang ada, tapi kami akan berupaya untuk diusulkan pada APBD-Perubahan 2019,” timpalnya. (Reza) 

Tanggapan Anda: