Beranda Daerah Lampung Tulang Bawang Barat

Kapolsek Tulangbawang Tengah Beri Penjelasan Terkait Kasus Dana PKH Tubaba

280
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ilustrasi

Kupastuntas.co, Tulangbawang Barat – Kapolsek Tulangbawang Tengah Kompol Zulfikar memberikan keterangan terkait pengusutan kasus dugaan pemotongan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba).

Kapolsek menjelaskan, pada Senin, 18 Februari 2019 pukul 13.30 WIB unit intelkam melaksanakan Pulbaket dengan dasar LI no.pol: R/LI- 04/II/2019/ Unit intel dan dasar Surat perintah no.pol : SP. Gas /01 / II/ 2019/ Sek TBT di Kantor Dinas Sosial Tubaba di Komplek Perkantoran Satker Pulung Kencana.

“Keterangan yang diperoleh dari Kepala Dinas sosial M. Rasidi, yaitu Dinas sosial sebagai petugas monitoring mengevaluasi sejauh mana  kegiatan PKH berjalan dari pemerintah pusat sampai tingkat kabupaten,” ungkap Kompol Zulfikar melalui rilisnya, Senin (18/2/2019) malam.

Kemudian, sambung Zulfikar, Panit II Intel Polsek Tulangbawang Tengah Bripka Tohap Nainggolan menyampaikan dari pihak kepolisian ingin memastikan bantuan PKH tersebut tersalurkan kepada pihak yang hak penerima.

“Melihat dari beberapa pemberitaan di media yang berkembang, kami merespons  isu tersebut, bukan menjustifikasi dari pada kegiatan Dinas Sosial maupun pendamping PKH Kabupaten sendiri, dengan adanya MoU dari pimpinan kami, kami selaku tingkat yang paling bawah yang bersentuhan langsung kepada masyarakat ingin mengetahui informasi tentang kegiatan PKH,” jelas Kapolsek.

Tidak hanya PKH, Zulfikar juga menerangkan, ada beberapa kegiatan yang sudah dimonitoring terkait bansos rastra, Bhabinkamtibmas sudah langsung turun untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.

“Terkait data PKH per kecamatan, Panit Intel meminta tolong disampaikan sehingga kami mengetahui sejauh mana kegiatannya sehingga kami mengetahui gejolak-gejolak yang timbul di tengah tengah masyarakat,” pintanya.

Kapolsek juga menuturkan, Koordinator PKH Tubaba Khairul menjelaskan, terkait masalah di Tiyuh Panaragan itu sudah diklarifikasi

“Info yang saya dengar sudah ada surat antar kedua belah pihak karena kesalahanpahaman. Karena gini, mereka mengatakan bantuan PKH sebesar Rp1.750.000,- bukan bahwa transfer pusat itu sebesar Rp1.650.000,- sisa saldo yang ada di rekening berjumlah Rp55.000 sehingga jika di total sebesar Rp.1.705.000 dan Rp.5.000 ini yang terbaca ditulis jadi Rp50.000.

“Pada saat penarikan yang mengambilkan itu adalah ketua kelompok di ATM Panaragan dengan proses sedemikian rupa dengan struk yang ada, ketua itu melakukan 2 dari penarikan yaitu yang pertama adalah Rp1.000.000 dan yang kedua Rp650.000 dan gak bisa narik lagi, karena gak bisa jadi sisa saldo kalo gak salah sekira Rp43.000 – Rp. 45.000 jadi tetap terhitungnya adalah Rp1.650.000,” paparnya.

Kata Zulfikar bahwa, Khairul mengatakan pada tahun 2017 program non tunai sudah dibebaskan artinya kita mengacu UU Perbankan pada saat itu kesalahan penerima bantuan PKH seperti salah kode pin itu otomatis, lalu kartu atm di laminating karena takut rusak, ada juga yang salah memasukkan kartu atm. Karena ini Kompleksnya rekonsiliasi pendataan.

“Secara mekanisme yang sama-sama kita bahas adalah gunakan surat kuasa dengan biaya yang dibebankan negara maka dari itu silahkan yang bersangkutan pihak penerima mengambil langsung atau diwakilkan ketua kelompok dan pendamping tidak boleh. Bantuan Permenkeu bantuan PKH adalah selama 105 hari, kalau ini tidak diambil kami akan ditanya ini menjadi dilema bagi kami dan harus mengambil sikap,” bebernya.

“Kami selaku koordinator Kabupaten sudah berkoordinasi bersama teman-teman akan membuat surat pakta integritas dengan kepolisian jika ada temuan di lapangan nanti terkait memungut bahkan pemotongan langsung maka kami siap akan disanksi hukum. Kendala kami sendiri bersama dinas sosial belum koordinasi langsung ke polres maka dari itu untuk ke depannya saya berharap ada koordinasi bersama kepolisian yaitu Bhabinkamtibmas untuk mengawal proses PKH di lapangan kami akan terbuka dan senang,” urainya.

Dasar acuan dana muaranya dari BPS dianggarankan 13.677 penerima dan Dana yang sudah masuk 11.990 penerima.

“Semua data bermuara dari BPS lalu update data dimulai dari bawah dan saya melarang bagi pihak pendamping untk  mencoret pihak penerima karena keluar secara mandiri atau miss presepsi,” terangnya.

PKH, sambung dia, jumlah peserta yang menerima kuota belum seimbang dengan jumlah anggaran PKH yang diterima terkait perihal tersebut.

“Masalah yang sering timbul dikalangan penerima itu adalah penitip yang dipercayai itu kemudian si penerima memberikan imbalan ucapan terimakasih,” akunya.

“Perihal Substansi yakni nilai bantuan tidak berubah, buatkan berita acara, surat kuasa dan perangkat administrasi. Selama ini kami dihantam isu yang sangat beragam sehingga menimbulkan isu yang berkembang maka dari itu Perencanaan kedepannya kami selaku koordinator PKH Kabupaten Tubaba dan Dinas Sosial Tubaba akan berkoordinasi dengan Polres Tulangbawang,” tutupnya. (Irawan/Bas/Lucky)

Facebook Comments