• Rabu, 24 April 2024

Ketua KPU Lampung: Media Harus Kritis Menyikapi Proses Pemilu

Selasa, 26 Februari 2019 - 14.51 WIB
32

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) provinsi Lampung menggelar diskusi publik dengan tema "Peran Media Massa dalam Menangkal Isu Hoax dan Mensukseskan Pemilu 2019" di gedung Sekretariatan PWI Lampung, sekaligus pengukuhan Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu), Selasa (26/02/2019).

Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengungkapkan, pihaknya berharap media khususnya jurnalisnya tidak terjebak dalam arus kepentingan dalam pemilu baik pilpres maupun legislatif. Karena menurutnya pertarungan caleg DPR RI di Lampung 1 dan 2 kontestasinya sangat dinamis, sepanjang tidak terjebak dan kritis ke semua pihak dengan porsi yang sama. "Sepanjang media mampu untuk kritis ke semua pihak, saya rasa kita bisa menjaga proses demokrasi dengan baik, tidak hanya mengritisi KPU, saya juga telah membangun KPU 15 kabupaten kota  untuk menjaga integritas dan amanah kepercayaan publik," ungkapnya.

Nanang juga mengatakan, kalau dari sisi KPU sepanjang independensi, integritas dan profesional dan masih dipegang dengan baik semua proses bisa berjalan baik. Sementara media massa, optimalisasi media masa mulai dari jurnalisnya harus selalu kritis konstruktif.

"Untuk kritis, KPU juga harus diberi kritik. Karena dari kritikan tersebut kami akan bertumbuh menjadi lebih dewasa. Tetapi tidak hanya KPU saja, semua konteks baik capres maupun calon perseorangan harus dikritisi. Karena dengan begitu akan maka pendewasaan demokrasi," ungkapnya.

Sementara ketua badan pakar Mappilu pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengungkapkan,  kelahiran Mappilu dalam proses pemilu 2019 sangat dibutuhkan. Apalagi dengan bersinerginya masyarakat dan Pemilu untuk mengawasi proses pemilu yang terhitung hanya tinggal 50 hari kedepan.

"Hoax merupakan masalah karena kebohongan masif dalam era ideologi. Karena di era sekarang kebohongan terus dilakukan bisa jadi kebenaran. Jangan sampai hoax menjadi santapan hari-hari masyarakat, karena akan jadi problem dan masyarakat jadi terpolarisasi. Padahal hoax harusnya dibuang jauh meskipun tidak dibasmi keseluruhan tapi bisa di manajemen agar tidak menjadi gejala," ungkapnya. (Sule) 

Editor :