Kupastuntas.co, Mataram - Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) M Ridho Ficardo mengatakan pihaknya siap memberi masukan kajian akademik kepada Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) terkait rumusan regulatif kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal tersebut diungkapkan Ketua MIPI Ridho Ficardo, usai penandatanganan kesepakatan antara MIPI dengan Adeksi di Mataram/NTB, Selasa (26/2).

“Kami dari MIPI dan Adeksi telah melakukan kesepakatan hari ini terkait pengembangan wawasan dan ilmu pengetetahuan otonomi daerah. Insha Allah ini awal yang baik bagi kita semua dalam mengabdikan ilmu untuk masyarakat," ujar Ridho.

Menurut Ridho, MIPI dan Adeksi perlu memberikan rekomendasi perbaikan atau revisi kebijakan otda dan desentralisasi fiskal di Indonesia. “Sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD merupakan unsur penyelenggara PemDA dan sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan pemda. Sebagai penyelenggara pemda, DPRD mempunyai kedudukan yang setara dan memiliki hubungan kerja yang bersifat kemitraan," kata Ridho.

Ajakan Ridho itu diwujudkan dalam bentuk penandatangan MoU antara MIPI yang diwakili Ridho Ficardo dan Adeksi yang diwakili Armudji. Lewat kerja sama ini, kedua belah pihak menyiapkan naskah akademik dan rekomendasi dalam rangka perbaikan otda dan desentralisasi fiskal.

Pada kesempatan itu, Ridho mengatakan kedudukan yang setara bermakna antara DPRD dan pemda memiliki kedudukan yang sama sejajar. Artinya, tidak saling membawahi, atau saling bertanggung jawab pada yang lain. Hubungan itu, secara operasional bermakna bahwa DPRD adalah mitra kerja pemda dalam membuat kebijakan.

“Melalui MoU ini diharapkan akan terciptka sinergitas dan tujuan yang sama yaitu, menciptakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing," kata Ridho.

Dalam kesepakatan ini, MIPI siap menggerakkan tenaga ahlinya untuk memberikan masukan akademik bagi wawasan dan pengembangan pengetahuan di Adeksi. Ketua Panitia Rakernas H. Didi Sumardi mengatakan acara itu dihadiri pimpinan dan anggota DPRD kota sebagai peserta Rakernas Adeksi, dan kepada pejabat pusat dan para nara sumber. Rakernas ke-IV Adeksi ini akan berlangsung tanggal 25 sampai 28 Februari 2019. (Rls)