Beranda Bandar Lampung

Gubernur Ridho Minta KPK Dampingi Pengisian LHKPN di Lingkungan Pemprov Lampung

44
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ketua KPK Agus Rahardjo didampingi Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, Wagub Bachtiar Basri, Ketua DPRD Dedi Afrizal dan Plt Sekdaprov Hamartono A Hadist, saat memberi keterangan bersama usai acara Launching SIPPKD di Gedung Balai Keratun Pemprov Lampung, Selasa (5/3/2019). Foto: Erik/Kupas Tuntas

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta seluruh kepala dinas atau badan agar memahami secara persis setiap rupiah yang dikeluarkan untuk perencanaan kegiatan di sektornya. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara Launching SIPPKD di Gedung Balai Keratun Pemprov Lampung, Selasa (5/3/2019).

“Gubernur membuat kuasa atas pengelola keuangan kepada dinas. Setiap rupiah uang rakyat yang keluar, kepala dinas harus mengetahui persis penggunaannya. Untuk apa gunanya kepala dinas kalau bisanya hanya tanda tangan saja,” tegas Gubernur.

Ridho berharap, uang rakyat yang dikelola harus bisa menciptakan kemajuan bagi daerah dan kesejahteraan rakyat, dengan meminimalisasi ketidakefisienan penggunaan anggaran dan kebocoran anggaran.

“Harus memastikan pendapatan itu bisa secara maksimal, tidak ada kebocoran. Begitu pun merencanakan dan menganggarkan sesuai dengan kepentingan daerah dan kebutuhan rakyat, karena setiap tahun uang rakyat dalam kendali pemerintah,” ujarnya.

Baca Juga: Ketua KPK: Konsep Open Government Pelan-pelan Kita Wujudkan di Negara Ini

Gubernur juga ingin dengan telah di-launching SIPPKD, pengelolaan keuangan daerah akan semakin efisein dan efektif dalam upaya kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Ridho menekankan, penggunaan uang rakyat adalah untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam kesempatan ini, Gubernur juga meminta bantuan KPK untuk memberi pendampingan dalam pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemprov Lampung.

Menurut Rihdo, perlu waktu dalam penyesuaian dari perubahan sistem manual ke elektronik. “Pejabat kita terbiasa dengan kertas, tidak ada masalah ketika dulu kita diminta melaporkan LHKPN. Tapi ketika beralih ke sistem LHKPN elektronik (LHKPN-el), kami ini bingung mau mengisi LHKPN bagaimana. Tadi ada permintaan untuk diberi pendampingan oleh KPK,” ujar Ridho.

Menanggapi hal ini, Agus Rahardjo menjelaskan pelaporan LHKPN sudah diatur dalam Peraturan KPK Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Baca Juga: Ketua KPK Warning Pejabat Lampung Tidak Pakai Fasilitas Negara untuk Pribadi

Melihat minimnya jumlah pelaporan LHKPN saat telah berubah menjadi LHKPN-el atau tak lagi manual, pihaknya akan melakukan penelitian kembali terhadap para wajib lapor.

“Seperti DPRD yang dulu LHKPN itu konvensional melaporkan dengan hard copy itu cukup lumayan, DPR Pusat itu sampai melebihi 90 persen yang melapor. Tapi begitu menjadi LHKPN-el kok turunnya drastis, itu yang perlu kita teliti apakah gaptek atau yang lain. Kok ketika menjadi sistem elektronik tidak mengirimkan hard copy kok malah turun,” ungkap Agus.

Pelaporan LHKPN , lanjut Agus, merupakan syarat untuk dilantiknya suatu calon anggota legislatif yang menang dalam proses pemilihan calon legislatif.

“Kebetulan ini kan tahun politik, aturan dari KPU nanti sebelum yang menang dilantik, harus menyerahkan LHKPN. LHKPN itu menjadi syarat pelantikan untuk anggota legislatif yang baru,” katanya.

Sementara untuk kepala dinas, kata Agus, pihaknya terlebih dahulu akan menyurati yang bersangkutan. Jika dengan surati tingkat kepatuhannya masih kurang, maka KPK akan mengambil langkah lanjutan. (Erik)

Facebook Comments