Beranda Bandar Lampung

Pemprov Lampung Usulkan Pembangunan Kawasan Industri Way Pisang Jadi Program Strategis Nasional

57
  • 17
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    17
    Shares
Ilustrasi

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan pembangunan kawasan industri Way Pisang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan menjadi program strategis nasional.

Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung, Bobby Irawan mengatakan, upaya tersebut dianggap menjadi solusi agar pemerintah pusat bisa membantu dalam menyelesaikan persoalan pembangunan kawasan industri Way Pisang.

“Kawan-kawan di pusat sedang menyususn, RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024. Kalau nanti dia masuk sebagai program strategis nasional, mudah-mudahan dukungan dari pusat seperti infrastruktur dan sebagainya ada kemudahan dalam pemberian izin, termasuk dalam pengadaan lahan itu bisa kita peroleh,” ujar Bobby kepada Kupas Tuntas, Minggu (14/4/2019).

“Beberapa pekan yang lalu Sekjen Kementerian Perindustrian, Deputi Ekonomi dari Bappenas mereka sudah meninjau langsung ke lokasi. Kelebihan kita dari usulan-usulan provinsi di luar pulau Jawa, bahwa kita sudah punya calon lahan dan lokasi yang kelihatannya bisa kita perjuangkan untuk menjadi kawasan industri,” imbuhnya.

Namun demikian ia mengatakan, meski pun izin prinsipnya sudah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tetapi sampai kini masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan hingga nantinya lahan kawasan hutan produksi itu bisa dimanfaatkan sebagai kawasan industri Way Pisang.

Satu hal yang paling mendasar dalam pembangunan kawasan industri Way Pisang menurut Bobby adalah masalah lahan pengganti, sebab telah banyak penduduk yang menempatkan lahan seluas 465 hektar tersebut.

“Kemarin kita melibatkan Jaksa Pengacara Negara, BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan sebagainya dalam persoalan teknis masalah lahan pengganti. Syarat lahan yang bisa diganti itu adalah mereka (penduduk) yang punya surat resmi dari BPN atau kalau itu tanah ulayat memang diwajibkan ada penetapan Perda. Kita akan berkoordinasi dengan kementerian untuk mencari solusi yang terbaik,” ungkapnya.

Sebelumnya Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Lampung, Taufik Hidayat mengakui bahwa pembangunan kawasan industri Way Pisang masih berkutat pada proses rencana pembebasan lahan.

Pihaknya juga menyatakan sejauh ini belum melakukan pendataan terkait jumlah lahan yang dimiliki oleh masyarakat di sana.

“Belum didata. Baru ada nama-nama masyarakat di kecamatannya, namun terkait kepemilikan lahannya belum terdata. Prosesnya masih panjang,” ujar Taufik.

Dikatakan Taufik, proses pembebasan lahan memang membutuhkan waktu lama hingga bisa merealisasikan pembangunan kawasan industri Way Pisang. Bahkan anggaran untuk ganti rugi lahan pun belum teralokasikan. (Erik)

Facebook Comments