Beranda Bandar Lampung

Indeks Demokrasi di Lampung Belum Stabil

52
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
FGD IDI tahun 2018 Provinsi Lampung, di Hotel Emersia, Senin (22/4./2019). Foto: WErik/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung menilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung sejauh ini masih belum stabil. Di mana poin yang didapat selalu mengalami fluktuasi.

Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Lampung, Mas’ud Rifai, memaparkan, indikator IDI yang selalu mengalami fluktuasi seperti kebebasan sipil. Menurutnya kebebasan sipil pernah mencapai poin tertinggi yaitu 94 di tahun 2012, tetapi pernah turun 60,49 di tahun 2016, dan tahun 2017 sebesar 74,11 poin.

“Beda dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang trennya naik. Kemudian di lembaga demokrasi trennya naik tertinggi 83 tapi pernah terendah 56. Kalau melihat trennya apa lagi menjelang pemilu memang lebih disiplin demokrasinya. Setiap pemilu memang datanya bagus,” ujar Mas’ud saat diwawancara di sela-sela acara FGD IDI tahun 2018 Provinsi Lampung, di Hotel Emersia, Senin (22/4/2019).

Baca Juga: Mantan Kapolda dan Waka Polda Lampung Diduga Terima Aliran Dana Fee Proyek Khamami

Dikatakannya, FGD IDI ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data. Kata dia, terdapat tiga tahapan dalam pengumpulan data IDI, pertama koding dari media mengenai peristiwa yang berkaitan dengan demokrasi terutama di tiga aspek seperti kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi.

“Jadi ada tiga aspek, 11 variabel dan 28 indikator. Kami sudah koding selama setahun, saat ini proses verifikasi dengan narasumber dari berbagai kalangan yang bisa meng-compare dari koding koran. Jadi partisipan itu memverifikasi dari hasil koding koran dan dokumen terkait demokrasi, memberi pendapat, melengkapi atau meluruskan,” jelasnya.

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, berharap kepada seluruh elemen terkait untuk dapat mendukung peningkatan capaian IDI, sehingga kedepannya perlu dukungan segenap masyarakat, mengingat cita-cita membangun demokrasi bukan hanya menjadi domain pemerintah tetapi juga mempersyaratkan partisipasi masyarakat di dalamnya.

Baca Juga: Soal Perintah Siapkan Paket Proyek ke Mantan Pejabat Polda Lampung, Wawan : Saya Berkomunikasi dengan AKBP Y

“Untuk itulah baik pemerintah maupun masyarakat sama-sama dipandang sebagai aktor yang turut menentukan performa demokrasi,” kata Hamartoni.

Lebih lanjut dia mengatakan, perkembangan demokrasi di Lampung, dari pengukuran IDI tahun 2017 mencapai angka 72,01 dalam skala 0 sampai 100, di mana kinerja demokrasi Provinsi Lampung tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Angka ini, kata dia, sudah mendekati target yang ditetapkan dalam RPMJD 2015-2019 bidang pembangunan politik dengan target capaian IDI pada tahun 2019 sebesar 73,50.

“Apabila diamati, nilai IDI Provinsi Lampung selama tahun 2009-2017 terlihat berfluktuas), naik dan turun, dengan rentang nilai dari 61,00 poin sampai dengan 74,08,” ungkapnya. (Erik)

Baca Juga: Begini Kronologis Dugaan Pemberian Uang ke Pejabat Polda Lampung Terkait Kasus Korupsi Khamami

Facebook Comments