Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) sambangi kantor Pemprov Lampung dalam rangka belajar tentang implementasi Sistem Informasi Perencanaan & Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) yang saling terintegrasi.

Menurut Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemprov Sulbar, Djamila, Pemprov Lampung diakui telah berhasil dalam menerapkan sistem aplikasi e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi.

Bahkan, kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI telah merekomendasikan provinsi lain untuk melakukan studi banding ke Provinsi Lampung terkait penerapan integrasi SIPPKD.

Dikatakannya, sejauh ini Pemprov Sulbar telah mencoba bagaimana mengintegrasi antara sistem perencanaan dengan sistem penganggaran, namun sayangnya hal tersebut masih belum bisa terealisasi.

"Sehingga kita melihat di sini sudah masuk sistem yang terintegrasi sehingga ekspektasi kita terhadap Provinsi Lampung ini sesuai dengan harapan kita. Sehingga mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, bisa mengadopsi e-planning dan e-budgeting di sini untuk kita bawa ke Provinsi Sulawesi Barat," ungkap Djamila saat diwawancara usai rapat di kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Kamis (25/4).

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam hal perencanaan dan penganggaran pihaknya juga telah menggunakan sistem aplikasi e-planning, e-budgeting dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda), akan tetapi belum terintegrasi.

"Ini yang ingin kita terapkan di tempat kami. Karena Lampung sudah diakui oleh KPK untuk bisa menjadi percontohan bagi provinsi lain dalam hal implementasi SIPPKD yang terintegrasi," katanya.

Di tempat yang sama, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis mengatakan, pihaknya tidak menutup diri jika ada provinsi lain yang ingin belajar tentang SIPPKD. Sebab katanya, Pemprov Lampung juga pernah belajar dari provinsi yang lain yaitu Sumatera Utara.

"Kita juga harus mentransfernya kepada kawan-kawan kita di provinsi lain yang ingin belajar ke sini. Selain Sulawesi Barat, sebelumnya ada juga provinsi lain yang belajar ke sini namun secara tidak formal, ini yang formal," ujar Hamartoni.

Dia mengatakan, sesungguhnya di Sulbar aplikasi tentang perencanaan, anggaran dan aplikasi tentang satuan harga sudah dimiliki, hanya saja tinggal bagaimana mengintegrasikan berbagai aplikasi tersebut.

"Kawan-kawan kita di Sulawesi Barat datang kesini untuk mengetahui tentang aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Mereka melihat bahwa di Provinsi Lampung sudah menerapkan aplikasi tersebut sehingga mereka perlu belajar lebih lanjut tentang aplikasi itu," katanya.

"Provinsi Lampung dinilai berhasil dan menjadi rujukan oleh KPK RI untuk provinsi lain yang belum melaksanakan aplikasi yang terintegrasi dari sistem perencanaan dan penganggaran," imbuh dia. (Erik)