• Kamis, 09 Juli 2020

Dewan Kota Bandar Lampung Meminta Pemkot Bersiap Hadapi 'New Normal'

Rabu, 27 Mei 2020 - 18.37 WIB
43

Rapat optimalisasi penanganan Covid-19 antara DPRD bersama Pemkot Bandar Lampung, di kantor DPRD kota Bandar Lampung, Rabu (27/05/2020). Foto: Sule/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bandar Lampung meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera mempersiapkan diri dalam mengahadapi penerapan New Normal di tengah pandemi Covid-19.

Hal tersebut masuk dalam pembahasan pada rapat optimalisasi penanganan Covid-19 antara DPRD bersama Pemkot Bandar Lampung, Rabu (27/05/2020).

Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi mengatakan, pemerintah setempat fokus dan mempersiapkan diri sejak dini dalam menghadapi normal baru (new normal). Pasalnya, di daerah lain telah memulai isu 'new normal'. Oleh karena itu, jangan sampai pemerintah 'gelagapan' dan tidak siap dari awal saat hal tersebut benar-benar diterapkan oleh pusat.

"Pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan betul-betul anggaran penanggulangan Covid-19 yang akan dipergunakan untuk masalah kesehatan, edukasi masyarakat, dan dampak serta recovery ekonominya ke depan. Oleh karena itu harus ada penekanan lebih kepada masyarakat tentang edukasi pola hidup sehat dan bersih (PHBS)," ungkapnya.

Wiyadi juga menerangkan, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus menyadari bahwa virus ini masih belum ditemukan obatnya dan tidak tahu sampai kapan akan selesai. Maka gugus tugas harus lebih tegas dalam memberikan edukasi ke masyarakat. Bagaimana masyarakat benar-benar melakukan protokol kesehatan seperti cuci tangan setiap hari, jaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas agar bisa memproteksi diri dari Covid-19.

Wiyadi melanjutkan, hingga saat ini tim gugus tugas covid masih terlihat tenang-tenang saja. Padahal kasus yang terkonfirmasi di kota Bandar Lampung terus meningkat.

"Kalau di daerah lain, mampu melakukan karantina mandiri, dan mampu mengetahui orang-orang yang baru datang dari zona merah seperti dari Jakarta dan Bandung. Padahal Pemkot mampu membuat jaringan hingga tingkat Linmas, kenapa itu tidak diperdayakan," tandasnya. (*)