Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pengamat Ekonomi dari Universitas Lampung, Asrian Hendi Caya, mengungkapkan, bantuan sosial yang dianggarkan pemerintah daerah dari 2 persen dana transfer umum belum berdampak signifikan dalam pengendalian inflasi pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Ia menilai, kecukupan tersebut tidak hanya dilihat dari berapa besar dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Namun harus dipastikan kegiatan yang dilakukan mengingat inflasi memiliki dampak yang cukup kompleks.

"Inflasi itu dampaknya kompleks. Bagi konsumen akan menurunkan daya beli sehingga kesejahteraan akan menurun. Untuk membantu mereka maka harus ada kompensasi biaya untuk menutup ketidak maupun tersebut," kata Asrian saat dimintai keterangan, Minggu (9/10/2022).

Asrian menjelaskan jika berkurangnya daya beli tersebut maka akan berdampak terhadap pengurangan permintaan yang berakibat banyak pelaku usaha yang akan mengalami kesulitan hingga menyebabkan pendapatan penjual berkurang.

Menurutnya, kompensasi terhadap menurunnya pendapatan pada pelaku usaha akan lebih kompleks lagi. Seperti kenaikan biaya input dan operasional  seprti ongkos angkut, bahan baku, energi dan berkurangnya penjualan.

"Maka ini harus juga dikompensasi agar daya belinya tidak turun karena pendapatan dan karena kenaikan harga. Apakah kompensasi sudah mengakomodasi  semua dampak tersebut dan seberapa banyak yang dapat dibantu," jelasnya.

Ia mengungkapkan jika upaya menekan inflasi tidak bisa selesai dengan dana dan kegiatan yang ada. Namun harus ada kebijakan dan regulasi yang meringankan beban biaya usaha melalui ketersediaan barang dan jasa.

"Cukup tidak nya itu relatif, yang pasti pemprov sudah berbuat sesuai kebijakan nasional.  Dan tidak semua selesai dengan dana dan kegiatan yang ada. Harus ada kebijkan dan regulasi yang meringankan beban biaya usaha melalui ketersediaan barang dan jasa serta kelancaran distribusi," tuturnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menjelaskan jika saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan calon penerima bantuan sosial pengendalian inflasi.

"Saat ini kelompok sasaran penerima terus kita matangkan sebelum kemudian di salurkan. Data ini jangan sampai salah sasaran. Semoga bisa segera selesai dan bansos akan secepatnya kita salurkan," kata Fahrizal. (*)

Video KUPAS TV : Menyambut Era Baru Masyarakat Pasca Pandemi