Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung, M. Nur Ramdhan menyebutkan, utang pemerintah kota (Pemkot) Bandar Lampung saat ini tersisa Rp200 miliar.

Nilai utang tersebut jelasnya, terbesar berasal dari sektor pembangunan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang mencapai lebih 50 persen dari total utang belanja.

"Utang belanja paling sisa Rp200 miliar, dan itu yang paling banyak berasal dari dinas PU," ujar Ramdhan, saat dimintai keterangan, Selasa (31/10/2023).

Sementara jelasnya, utang yang berasal di organisasi perangkat daerah (OPD) hanya sedikit. "Utang tersebut sejak 2021 dan 2022 semasa pandemi Covid-19," terangnya.

Menurutnya, terutangnya lantaran waktu itu pengeluarannya besar sementara yang masuk tidak ada. Karena fokusnya pada penanganan pandemi Covid-19 dan bukan ke kontraktor.

Selain itu jelasnya, kontraktor juga tidak menagih ke pihaknya, sehingga bagaimana mau membayarnya.

"Saya sudah beberapa kali untuk dibayar, tapi orang yang punya pekerjaaan di PU tidak menagih," ujarnya.

Tak menagihnya rekanan tersebut jelasnya, kemungkinan biaya tagihnya lebih besar dari pada yang didapat.

"Karena kemungkinan ada yang harus diperbaiki pekerjaannya. Misalnya uang sisa Rp20 juta, sementara anggaran perbaikan mencapai 50, jadi tidak menagih," ungkap Ramdhan.

Sementara itu, Ketua Komisi ll DPRD kota Bandar Lampung Abdul Salim menyampaikan, pemkot setempat untuk segera melunasi utang-utang tersebut, jangan tunggu mereka menagih.

"Yang jelas kita berharap pemerintah kota untuk segera menyelesaikan. Apalagi sampai utang tersebut membebani pemimpin daerah berikutnya," pinta Abdul Salim.

Menurutnya, kontraktor tak menagih ke pemkot seharusnya ada koordinasi. Dalam hal ini, mestinya PU meminta pada kontraktor mengajukan penagihan

"Tak hanya ke kontraktor, tapi juga ke utang lainnya segera dilunasi," pungkasnya.

Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik, Dedi Hermawan menilai, hal Ini menjadi tantangan bagi Pemkot untuk bisa mengelola keuangan yang ada. 

Menurutnya, Langkah yang harus dilakukan pertama pemerintah harus mengutamakan dan memprioritaskan pengelola keuangan pada pembangunan-pembangunan yang lebih strategis untuk kepentingan masyarakat Bandar Lampung.

"Karenanya harus dilakukan efisiensi keuangan, harus diperiksa kembali kondisi keuangan kegiatan-kegiatan yang urgent bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Sehingga kegiatan yang belum prioritas dan belum begitu mendesak itu dapat ditunda dulu," kata Dedi Hermawan.

Pada saat bersamaan lanjutnya, Pemkot juga harus membuat terobosan dengan mencari sumber-sumber keuangan dari pusat dan bila perlu berkolaborasi juga dengan sektor swasta sehingga bisa membackup pembangunan di Kota Bandar Lampung.

"Sehingga pembangunan yang menunjang aktifitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang sedang kurang sehat ini, maka pembangunan-pembangunan yang sifatnya infrastruktur dan  sebagainya itu memang tetap dijalankan," ungkapnya. (*)