Kupastuntas.co, Lampung Selatan - Ratusan warga Desa Trans Tanjungan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), menggelar aksi demontrasi di gedung DPRD kabupaten setempat, Senin (6/11/2023), sekira pukul 11.00 WIB.

Dari pantauan di lokasi, ratusan warga tersebut menamakan Masyarakat Peduli Desa Trans Tanjungan menaiki 9 kendaraan truk colt diesel, dan 3 mobil L300 berangkat dari Desa Trans Tanjungan menuju gedung DPRD.

Salah satu perwakilan massa demonstran, Waras menyampaikan dalam orasinya, ada sejumlah 7 tuntutan aksi yang disuarakan.

"Satu, kembalikan ATM dan buku rekening yang belum dikembalikan. Dua, warga masyarakat penerima bantuan mendapatkan print rekening koran secara gratis kepada pihak bank dan terbitnya buku bank," ujar Waras.

Ketiga, massa aksi juga menuntut agar dibuat posko pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat terkait bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Namun, mereka meminta agar pembentukan posko bantuan tanpa didampingi aparatur desa dan didirikan diluar kantor Desa Trans Tanjungan.

"Empat, audit semua bantuan yang ada di Desa Trans Tanjungan diantaranya PKH, BPNT dan bantuan yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten di Desa Trans Tanjungan," sambung Waras.

Lima, proses secara hukum terhadap oknum atas terjadinya masalah bansos di Desa Trans Tanjungan. Enam, roses secara hukum oknum dan lainnya yang menghalangi terungkapnya masalah bansos di Desa Trans Tanjungan.

"Seperti menakut-nakuti dan pembodohan," teriak Waras.

"Tujuh, kembalikan uang yang telah diambil oleh oknum dan lainnya kepada penerima bantuan," tandas Waras.

Kepala Dinas Sosial Lamsel, Puji Sukanto yang mendatangi massa demonstran mengatakan, sudah menerima aduan terkait penyaluran bantuan PKH dan BPNT di Desa Trans Tanjungan.

"Jadi saya sudah berkoordinasi dengan bapak-bapak dewan sudah menyiapkan tempat di ruang Banggar, perwakilan masyarakat untuk berdiskusi," singkat Puji Sukanto.

Hingga berita ini diterbitkan, perwakilan demonstran masih berdiskusi dengan anggota DPRD Lamsel beserta Kepala Dinas Sosial. (*)