Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI mencatat, ada 289 aduan pelanggaran kode etik yang diterima dalam 10 bulan terakhir. DKPP menyebut laporan itu masuk hampir setiap hari.

"Tahun 2023, DKPP sudah menerima pengaduan 289 selama 10 bulan terakhir. Artinya, hampir setiap hari ada pengaduan ke DKPP," kata Ketua DKPP, Heddy Lukito, pada Rapat koordinasi Nasional Pemilu di Puri Agung Ballroom Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Heddy mengatakan, ada 8.445 aduan yang diterima dengan putusan pelanggaran kode etik sebanyak 2.098 sejak 11 tahun lalu.

"Sejak 11 tahun DKPP berdiri, DKPP telah memutus pelanggaran kode etik sebanyak 2.098 perkara dengan jumlah total teradu 8.445 teradu," ujarnya.

"Dari jumlah tersebut, DKPP telah memberikan putusan berupa 709 teradu mendapat sanksi pemberhentian tetap dan tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu," lanjutnya. 

Heddy mengatakan DKPP bukan lembaga penghukum. DKPP merupakan lembaga penjaga marwah penyelenggara Pemilu.

"Sebanyak 2.810 teradu mendapat sanksi pernyataan dan 4.400 diberikan rehabilitasi karena DKPP bukan lembaga penghukum tapi lembaga yang menjaga marwah dan integritas penyelenggara pemilu," katanya.

Ia menjelaskan, DKPP menargetkan semua aduan akan dituntaskan. Heddy juga mengatakan anggaran DKPP juga sudah meningkat tahun ini sehingga pihaknya menargetkan semua aduan bisa segera diproses.

"Banjirnya pengaduan ke DKPP pantas dituntaskan, karena dari segi anggaran presiden RI sudah menambahkan anggaran DKPP untuk tahun ini sebanyak 200% dari tahun anggaran yang berjalan," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DKPP tegas mengawasi KPU dan Bawaslu. Jokowi meminta DKPP untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar.

"Pemilu 2024 ini merupakan pesta demokrasi terbesar yang pernah kita selenggarakan. Kalau kita bisa bayangkan dari Aceh sampai Papua dari seluruh provinsi kabupaten dan kota ada 840 ribu TPS, kita bayangkan 840 ribu TPS, betapa betul-betul ini sebuah pesta demokrasi besar, TPS nya saja 840 ribu," kata Jokowi dalam sambutannya di acara Rakornas Penyelenggara Pemilu, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Jokowi mengatakan pemilu merupakan ajang demokrasi yang besar yang disertai juga dengan tantangan-tantangan yang tidak kecil.

Menurut Jokowi, perlunya tata kelola pemilu yang akuntabel dan berintegritas. Jokowi berharap Pemilu 2024 nanti berjalan dengan sejuk tanpa ujaran kebencian. 

"Sehingga sekali lagi tantangan-tantangannya juga besar baik mengenai bagaimana agar tata kelola Pemilu ini akuntabel berintegritas, juga mekanisme distribusi, mekanisme pengamanan, bukan barang yang mudah," ujar Jokowi.

"Dan juga bagaimana mewujudkan kontestasi yang berkualitas, kontestasi yang damai kontestasi yang sejuk, kontestasi yang tanpa hoax, kontestasi yang tanpa ujaran-ujaran kebencian. Sehingga kontestasi ini bisa menghasilkan solusi-solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita," lanjutnya. (*)