Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Lampung mencatat, total belanja organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Lampung pada katalog elektronik (e-Katalog) lokal mencapai Rp313,43 miliar.

Kepala BPBJ Provinsi Lampung, Slamet Riadi mengatakan, hingga saat ini ada sekitar 600 pelaku UMKM di daerah setempat yang sudah masuk kedalam etalase katalog elektronik lokal milik Pemprov Lampung.

"Sudah banyak UMKM yang daftar sekitar 600 pelaku UMKM , tapi itu kita nilai belum maksimal. Besok kita akan undang sekitar 150 UMKM kalau bisa dia langsung masuk ke dalam etalase," kata Slamet, saat dimintai keterangan, Kamis (9/11/2023).

Menurutnya, UMKM yang akan masuk kedalam katalog lokal harus login kedalam LPSE Pemprov Lampung dan diminta untuk mengisi sistem informasi kinerja penyedia (sikap).

"UMKM yang mau masuk kedalam katalog lokal harus punya login dulu di LPSE Pemprov Lampung. Kalau sudah daftar mereka akan mengisi yang namanya sikap. setelah itu langsung masuk kedalam  katalog dan sudah langsung otomatis," jelasnya.

Menurut Slamet, akan banyak manfaat yang dirasakan oleh pelaku UMKM jika masuk kedalam katalog lokal salah satunya ialah memperluas pasar serta meningkatkan perekonomian daerah.

"Jalas ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena kalau UMKM bergerak maka perekonomian akan bergerak juga. Sehingga pertumbuhan ekonomi naik. Apalagi sudah banyak yang menyebut bahwa garda terdepan perekonomian Indonesia adalah UMKM," kata dia.

Slamet merincikan, untuk OPD Pemprov Lampung yang sudah belanja di katalog lokal ialah BKD Rp164,3 juta, Badan Kesbangpol Rp113 juta, BPBD Rp3,7 miliar, Bapenda Rp8,6 miliar, Balitbangda Rp140,5 juta.

"Kemudian BPKAD Rp240 juta, BPSDM Rp2,3 miliar, Badan Penghubung Rp1,4 miliar, Bappeda Rp1,6 miliar, Biro Adbang Rp169,3 juta, Biro Hukum Rp117,7 juta," jelasnya.

Kemudian Biro Kesra Rp3 miliar, Biro Organisasi Rp271,8 juta, Biro Otda Rp569,1 juta, Biro PBJ Rp747,7 juta, Biro Ekonomi Rp58 juta, Biro Umum Rp31,4 miliar, Dinas BMBK Rp87,2 miliar.

"Selanjutnya Dinas Kehutanan Rp2,9 miliar, DKP Rp769,5 juta, Dinkes Rp17,4 miliar, Dinas KPTPH Rp8,7 miliar, Diskominfotik Rp9,9 miliar, Diskop UKM Rp775,7 juta, DLH Rp1,6 miliar," paparnya.

Dilanjutkan dengan Disparekraf Rp1,5 miliar, Dinas PMDT Rp907,7 juta, Dinas PPPA Rp999,9 juta, Dispora Rp793,3 juta, DPMPTSP Rp479,6 juta, Disdikbud Rp4,5 miliar, Dinas PSDA Rp191,8 juta.

"Kemudian Dishub Rp199,4 juta, Disperindag Rp3,3 miliar, Disbun Rp916,4 juta, Perpus dan Arsip Rp661,2 juta, Dinas PKPCK Rp1,3 miliar, Disnakkeswan Rp9,5 miliar, Dinsos Rp6,8 miliar," katanya.

Selanjutnya Disnaker Rp137,2 juta, Inspektorat Rp898,2 juta, RSJ Rp3,5 miliar, RSUAM Rp78,3 miliar, Satpol PP Rp310,5 juta, DPRD Rp14,4 miliar. (*)