Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sejumlah Fraksi DPRD Provinsi Lampung menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2024.

Pada APBD 2024 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp8,342 triliun dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 4,936 triliun, pendapatan transfer Rp3,391 triliun dan Lain-lain pendapatan daerah sebesar 13,786 miliar.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Ketut Romeo mengatakan, pihaknya meminta agar Pemprov Lampung dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur terutama jalan pada APBD tahun 2024.

"Pemprov Lampung harus memprioritaskan perbaikan jalan. Ini harus dilakukan sebagai bentuk pemerintah dalam menjawab kekecewaan masyarakat yang mendapatkan infrastruktur buruk," kata Ketut Romeo, saat sidang paripurna DPRD Lampung, Kamis (9/11/2023).

Ia mengatakan, sejak empat tahun kepemimpinan Gubernur Lampung, pembangunan jalan Provinsi Lampung mengalami stagnasi dan kelambatan. Dimana hingga tahun 2022 kemarin kondisi jalan rusak sebesar 23,95 persen.

"Dengan angka ini menempatkan Provinsi Lampung sebagai kelompok provinsi dengan kemantapan jalan berstatus buruk. Ini merupakan potret kegagalan dari kepemimpinan Gubernur Lampung Arinal dalam pembangunan infrastruktur," katanya.

Sementara itu, terkait dengan perbaikan dan perawatan jalan, pemerintah harus dapat memastikan bahwa pada akhir tahun 2024 realisasi jalan provinsi dengan status mantap dapat terwujud sesuai target bahkan bila perlu melampaui target.

"Hal ini sebagai obat atas dan kekecewaan masyarakat Lampung yang tak kunjung berjaya. Selain itu pembangunan perbaikan dan perawatan jalan provinsi harus difokuskan pada titik strategis untuk memperkuat dan mengembangkan roda perekonomian," terangnya.

Ia menambahkan, dalam upaya meningkatkan PAD, Pemprov Lampung terlihat selama ini hanya mengandalkan kontribusi dari pajak dan retribusi daerah saja.

"Sehingga Pemprov Lampung miskin gagasan kreatif dan inovatif dalam memaksimalkan berbagai potensi pendapatan yang lain selain dari pajak dan retribusi daerah," tambahnya.

Padahal menurutnya masih banyak potensi lain yang bisa dimaksimalkan. Seperti salah satunya adalah memaksimalkan kinerja dari BUMD Pemprov Lampung yang sudah sejak lama dibentuk.

"Tapi Pemprov Lampung dinilai kurang serius dalam pengelolaan BUMD. Hal ini tampak dari pola rekrutmen yang tidak profesional. Manajemen yang asal-asalan sehingga menjadi sorotan dari media dan publik," kata dia.

Sementara itu, Juru bicara Fraksi Golkar, I Gede Jelantik mengatakan, dengan kerja keras pihaknya optimistis bahwa proyeksi penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD akan tercapai.

"Sehingga harapannya dapat terlaksana program dan sub kegiatan yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan serta pembangunan diberbagai sektor," kata I Gede Jelantik.

Selain itu, ia meminta agar dalam penyusunan rencana kerja Pemprov Lampung harus menghindari hal yang bersifat copy paste dari rencana kerja anggaran pada tahun-tahun sebelumnya.

"Kegiatan belanja daerah pada APBD 2024 masih perlu memperhatikan langkah strategis dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Di Dalam percepatan pemulihan ekonomi pembangunan secara fisik yang dialokasikan pada belanja modal tentu sangat diperlukan," sambungnya.

Menurutnya, penentuan lokasi pembangunan infrastruktur jalan harus betul-betul berdasarkan pada prioritas dari pembangunan infrastruktur jalan dengan membuka daerah yang potensi terisolir.

"Demikian juga pembangunan SDM yang sudah dialokasikan pada belanja operasional. Tentu tidak kalah penting nya guna mendorong percepatan pembangunan manusia di pedesaan dalam rangka mewujudkan smart village," tutupnya. (*)