Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa sembako dalam rangka penanganan stunting.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi mengatakan, jika bansos sembako dalam rangka penurunan stunting tersebut diberikan kepada 1.880 keluarga penerima manfaat (KPM).

"Bantuannya per KPM itu senilai Rp500 ribu dan sasaran kami yang akan menerima bantuan penanganan stunting ini sebanyak 1.800 orang," kata Aswarodi saat dimintai keterangan, Rabu (6/12/2023).

Menurut Aswarodi, pada tiap paket sembako tersebut berisi dua kotak susu, 10 kilogram beras fortifikasi, dua kilogram kacang hijau, dua kilogram santan bubuk, dua kilogram gula merah dan dua kotak biskuit.

"Sebenarnya untuk penyaluran secara simbolis sebenernya sudah dilakukan bersamaan dengan hari kesehatan nasional di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dan kita targetkan tanggal 15 ini selesai," sebutnya.

Aswarodi menjelaskan, jika bantuan sembako penanganan stunting tersebut diberikan kepada 1.800 orang yang berasal dari lima daerah di Lampung.

"Bantuan nya untuk Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Pesisir Barat dan Way Kanan. Dimana ke lima daerah ini tidak mendapatkan dana insentif fiskal dari pemerintah pusat," jelasnya.

Aswarodi menerangkan, jika bantuan yang diberikan untuk masyarakat tersebut berasal dari anggaran pemerintah pusat berupa insentif fiskal senilai Rp1,062 miliar.

"Lampung menjadi salah satu provinsi yang berhasil menekan angka stunting. Sebagai bentuk apresiasi kita diberikan dana insentif fiskal yang disalurkan dalam bentuk bansos," tutup Aswarodi.

Sementara, Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, berharap agar Pemprov Lampung benar-benar melakukan verifikasi terhadap calon penerima bansos stunting.

"Harapannya, Pemprov Lampung benar-benar melakukan verifikasi sebelum menyalurkan bansos tersebut," kata Mikdar.

Menurutnya, verifikasi tersebut merupakan salah satu cara untuk memastikan agar bansos yang diberikan tepat sasaran.

"Jangan sampai penerimanya tidak tepat sasaran misal dia orang mampu tapi malah menerima bantuan. Sehingga verifikasi harus benar-benar dilakukan agar tepat sasaran," tutup Mikdar. (*)