Kupastuntas.co, Lampung Selatan - Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengaktifkan kembali asuransi bagi para nelayan, guna mengantisipasi apabila terjadi kecelakaan saat berlayar.

Hal itu diungkapkan Sudin saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka pendampingan, perlindungan dan pemberdayaan (bakti nelayan), di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu (20/1/2024).

"Jadi saya mendorong penuh kalau memang ada dananya, saya mengusulkan asuransi nelayan dihidupkan kembali untuk membantu nelayan apabila terjadi kecelakaan saat berlayar," kata Sudin.

"Nanti kementerian yang akan mengurus pengaktifan asuransi  nelayan dan tentu akan saya setujui, kenapa tidak kalau untuk hal-hal yang dapat melindungi masyarakat khususnya dalam hal ini nelayan, tentu akan kami upayakan dan dukung penuh," tegasnya.

Sudin mengungkapkan, profesi nelayan itu berat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pendapatan yang tidak sesuai dengan pengeluaran hingga kecelakaan di tengah laut sampai menghilangkan nyawa nelayan.

"Karena itu saya sebagai Ketua Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis ini, sehingga nelayan dapat menambah pengetahuan," lanjut Sudin.

"Saya yakin nelayan itu sebenarnya kalau melaut dan menangkap ikan itu lebih lihai dan hebat, namun kalau tidak dilengkapi dengan alat yang baik dan cukup maka risiko dan bahayanya makin besar. Jadi perlu lah bimtek ini untuk dilaksanakan agar para nelayan lebih hebat lagi dalam melakukan penangkapan ikan di laut," ungkapnya.

Sudin menerangkan, sampai saat ini masih banyak nelayan nakal yang menggunakan alat penangkapan ikan tak sesuai dengan peraturan seperti bom laut dan sebagainya yang dapat merusak kelestarian laut.

"Terutama di Provinsi Lampung, membuat bom untuk menangkap ikan itu seperti membalikan telapak tangan begitu mudahnya tapi kalau sudah rusak seperti terumbu karang butuh puluhan tahun untuk memulihkannya, kalau sudah rusak kelestarian laut kita tentu akan berdampak pada anak cucu kita kelak, ini yang penting untuk dipikirkan," katanya.

Sudin menjelaskan, untuk mendukung usaha atau kegiatan melaut, pemerintah selalu menyediakan alat seperti cool box, alat pengolahan ikan, mesin kapal dan alat pendukung lainnya.

"Bantuan ini gratis, tidak dikenakan biaya apapun namun harus tetap ada syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan yaitu harus ada kelompok yang terdaftar di dinas dan pengajuannya menggunakan proposal, kemudian nanti akan ditinjau hingga akhirnya bantuan direalisasikan," katanya.

Namun sebelum diberikan bantuan, tentunya ada bimbingan teknis ini guna memberikan ilmu pengetahuan bagaimana untuk memanfaatkan bantuan dengan baik yang diberikan oleh pemerintah.

"Seperti hari ini kita adakan diskusi dalam bakti nelayan untuk memberikan ilmu sebelum bapak ibu diberikan bantuan. Kalau sebelumnya setiap bantuan pemerintah itu diserahkan saja tanpa ada bimbingan dalam memanfaatkan bantuan tersebut, jadi ya sia-sia saja rusak ya rusak saja tanpa ada ilmu untuk perawatannya," jelasnya.

Ia menambahkan, Bimtek bukan hanya di Kementerian Kelautan dan Perikanan saja, tapi juga pada sektor pertanian, kehutanan seperti diberikan pengetahuan tentang membuat kebun bibit rakyat dan sebagainya.

"Jadi semua yang diberikan itu tidak sia-sia saja, inilah bentuk perhatian besar pemerintah kepada rakyatnya selama ini," pungkasnya. (*)