Kupastuntas.co, Metro - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro mendapatkan kucuran dana sebesar Rp6,5 Miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota setempat.

Dana miliaran rupiah itu nantinya digunakan untuk tahapan kegiatan pengawasan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Ketua Bawaslu Kota Metro, Badawi Idham mengungkapkan, bahwa anggaran sebesar Rp 6,5 Miliar itu bakal dipakai saat dimulainya tahapan hingga November 2024 mendatang.

"Kalau sesuai yang sudah ada ini, anggarannya Rp6,5 Miliar. Itu digunakan untuk tahapan pilkada sampai bulan 11," kata Badawi saat dikonfirmasi, Selasa (23/4/2024).

Badawi menyampaikan, bahwa anggaran yang telah masuk ke Bawaslu Metro mencapai Rp2,6 Miliar. Anggaran tersebut masih utuh dan belum direalisasikan untuk kegiatan apapun.

"Soal dana itu memang sudah masuk ke Bawaslu itu 40 persen, dengan total Rp2,6 Miliar, tapi belum ada realisasi," sebutnya.

Tak hanya itu, Ketua Bawaslu tersebut juga mengaku masih menunggu jadwal pelaksanaan Pilkada dan pemerintah dari Bawaslu pusat dalam hal penggunaan anggaran.

"Soal pelaksanaan tentang pilkada memang harusnya sudah dimulai, tetapi hari ini masih mau ikut rakor di jakarta tentang jadwal Pilkada. Kita di kabupaten kota masih menunggu petunjuk dari pusat," terangnya.

Dari catatan Kupastuntuntas.co, sebelumnya Pemerintah Kota (Pemkot) Metro berencana menggelontorkan anggaran puluhan Miliar untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota setempat.

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro tersebut rencananya bakal dibagikan ke penyelenggara, pengawas hingga pengamanan dalam Pilkada Metro 2024 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kesbangpol Kota Metro, Rosita saat dikonfirmasi awak media pada Rabu (22/11/2023) lalu. Ia menyebut, Pemkot Metro hanya bertugas sebagai fasilitator demi kelancaran proses Pilkada.

"Kita memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Jadi pemerintah tidak sebagai pengawas, pengawas gakumdu itu cuma ada di Bawaslu, Kejaksaan dan kepolisian," kata dia kepada awak media, Rabu (22/11/2023).

Rosita juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Metro akan memfasilitasi anggaran untuk melancarkan proses Pilkada di Bumi Sai Wawai.

"Jadi kita di dalam Pemilu dan Pilkada, memfasilitasi apa-apa yang bisa memperlancar pelaksanaan dari Pemilu itu," ucapnya.

Rosita mengungkapkan, anggaran sebanyak kurang lebih Rp 19,5 Miliar bakal diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro.

"Misalnya, anggaran di Pilkada itu sudah kita siapkan dari APBD. Anggarannya lumayan, di KPU sekitar Rp 13 Miliar dan Bawaslu sekitar Rp 6,5 Miliar," ungkapnya.

Tak hanya dua lembaga tersebut, aparat Kepolisian juga bakal menerima jatah sekitar Rp 1 Miliar yang diperuntukkan bagi operasional pengamanan Pilkada.

"Untuk anggaran pengamanan ada, ini kan belum disahkan ya, jadi masih kisaran saja. Belum tahu juga angka pastinya, anggaran kita tidak banyak," bebernya.

Meskipun begitu, ia juga mengungkapkan bahwa anggaran yang rencananya bakal digelontorkan tersebut belum disepakati dan masih berupa rancangan. "Mungkin Rp 1 Miliar atau berapa ya, kita belum fix ini," pungkasnya.

Diketahui, pemungutan suara pada Pilkada serentak 2024 rencananya berlangsung bulan November 2024 mendatang. Pelaksanaan tersebut telah diatur dalam Pasal 201 UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada. 

Pesta demokrasi untuk para Kepala Daerah mulai dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, hingga Wali Kota dan Wakil Wali Kota se Indonesia bakal dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang 

Terdapat sebanyak 548 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2024. Rinciannya ialah 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota. (*)