Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kader-kader muda Golkar pada Juni 2024 akan mendatangi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Golkar untuk mendorong penunjukan caretaker ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Lampung.

Kader muda Golkar Hasrat Elharum Tanjung mengatakan, pada bulan Mei 2024 ini pihaknya dalam proses konsolidasi dengan kader muda Golkar Lampung lainnya guna menyatukan perspektif pemikiran bersama.

Menurutnya, DPP Golkar harus menunjuk caretaker ketua DPD Golkar Lampung dengan sejumlah alasan utama. Seperti menurunya perolehan kursi DPRD Provinsi Lampung pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024, dan juga kekalahan Sekjend DPP Golkar Lodewijk Freidrich Paulus dalam kontestasi pileg DPR RI Dapil Lampung 1.

"Alasan kita melihat kondisi Golkar baik ditingkat nasional dan daerah. Secara nasional capaiannya meningkat, di daerah ini malah menurun dari peringkat kedua menjadi peringkat ketiga (perolehan kursi 2024)," kata Hasrat, Jumat (3/5/2024).

Berkurangnya perolehan kursi legislatif Golkar di Lampung katanya, disebabkan oleh kepemimpinan Ketua DPD Golkar Lampung Arinal Djunaidi yang kurang terlihat.

"Kita tentu harus melihat bahwa ketua DPD Golkar Lampung Arinal Djunaidi adalah Gubenur Lampung, Sekjend Golkar juga kalah di Lampung, ini marwah partai, sebagai kader harus bergerak," bebernya lagi.

Oleh karena itu lanjutnya, dalam pemilihan gubernur (Pilgub) dan pemilihan bupati (Pilbub) walikota se-provinsi Lampung 2024 harus dipimpin oleh sosok yang lebih layak.

"Insyallah kami akan mendorong DPP Golkar untuk memaksimalkan pilgub dan pilbub 2024 mencari sosok untuk pemenangan," tuturnya.

Soal siapa saja sosok yang layak menjadi caretaker ketua DPD Golkar Lampung, ia mengatakan bahwa hal itu merupakan kewenangan DPP Golkar.

"Tentunya kita serahkan kepada Ketua Umum Airlangga siapa sosok yang dinilai layak," katanya.

Selain itu, mengenai surat tugas DPP Golkar tentang dua nama yang muncul untuk bersiap dalam kontestasi Pilgub 2024 yaitu Hanan A Rozak dan Arinal Djunaidi, dia mengatakan bahwa keduanya harus menjalankan perintah partai.

"Sebagai kader harus patuh kepada perintah DPP Golkar, tidak ada perlakuan khusus kepada salah satu dari mereka, merek harus datang ke kabupaten-kabupaten untuk menjalankan perintah partai," tuturnya. (*)