Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Setelah sekian lama ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung sebesar Rp2,5 Miliar, akhirnya Frans Nurseta dan Agus Nompitu dipanggil Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

Pemanggilan tersebut dilakukan oleh Kejati Lampung dalam rangka pemeriksaan lanjutan terhadap dua tersangka yang telah ditetapkan beberapa bulan lalu.

Kasipenkum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan membenarkan panggilan tersebut, dimana terhadap tersangka Frans Nurseta dijadwalkan untuk datang menghadap pada Rabu 12 Juni 2024.

"Iya benar, Kejati lampung telah menjadwalkan pemanggilan terhadap dua tersangka kasus korupsi dana hibah KONI tahun 2020 sebesar Rp2,5 miliar, dimana terhadap Tersangka Frans Nurseta dipanggil untuk diperiksa pada lusa 12 Juni," kata Ricky, saat memberikan keterangan, Senin (10/6/2024) malam.

Ricky melanjutkan, jadwal pemanggilan terhadap tersangka tidak bersamaan, dimana terhadap tersangka Agus Nompitu akan dipanggil untuk diperiksa pada pekan depan.

"Untuk tersangka Agus Nompitu kita panggil di waktu yang berbeda, dimana dijadwalkan pemanggilan pada pekan depan," katanya.

Untuk diketahui, kasus tersebut berawal saat KONI Lampung mendapatkan dana hibah pada tahun 2020, lalu untuk kegiatan atlet di PON XX Papua sebesar Rp60 miliar.

Dari hasil penyidikan terdapat fakta yang menunjukkan telah terjadi penyimpangan anggaran dalam pembentukan dan pemberian insentif satgas KONI Lampung.

Kemudian adanya temuan penyimpangan anggaran katering dan penginapan untuk kegiatan training center.

Dimana dalam kasus ini ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp2.570.532.500 yang seluruhnya sudah dikembalikan ke kas negara melalui Bank Lampung.

Setelah melakukan sejumlah rangkain pemeriksaan akhirnya ditetapkan dua orang tersangka, yakni Frans Nurseta yang merupakan Wakil Ketua Umum KONI Lampung 2019-2023 bidang prestasi, diktar litbang dan sport.

Kemudian Agus Nompitu selaku Wakil Ketua KONI Lampung periode 2019-2023 bidang perencanaan anggaran dan sumber daya usaha (*)