Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Ida Asep Somara, memberikan penguatan efektivitas, penataan dan evaluasi organisasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung, Selasa (2/72024).

Saat dimintai keterangan usai memberikan pengarahan tersebut, Ida mengatakan, jika dirinya memberikan penekanan kepada para pegawai bahwa membangun zona integritas harus dimulai dari diri sendiri.

"Prinsipnya pembangunan zona integritas harus dimulai dari individu nya. Jadi yang ingin disampaikan coba lah identifikasi diri kita apakah diri kita sudah memiliki integritas atau belum, akui dulu dalam hati," kata dia.

Ia menjelaskan jika para pegawai harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Karena kita percuma berbicara pelayanan publik yang baik, berbicara kinerja yang baik kalau diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki integritas dan ini dimulai dari diri kita masing-masing," sambungnya.

Ida mengatakan jika untuk di Lampung sendiri sudah menunjukkan hal yang positif dimana secara formal sudah ada lima satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

"Di Lampung kita punya gambaran secara formal kita sedang membangun zona integritas WBK dan WBBM. Sebagai contoh di Lampung sudah ada lima satker yang WBK dan itu kita rawat dengan baik," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Ida juga menyoroti masih adanya berita viral terkait dengan dugaan suap dan juga pungli yang terjadi di sejumlah lembaga pemasyarakatan (Lapas).

"Seperti di lapas masih banyak suap dan pungli kenapa ini terjadi karena yang ditanya keluarga. Ternyata pungli adalah antara napi dengan napi dia di peras dan napi yang diminta bilang ke keluarga nya bahwa diminta uang tapi setelah dikonfirmasi bukan pegawai," kata dia.

Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing mengatakan, jika pengelolaan kepegawaian meliputi semua aspek termasuk antar pegawai dengan pegawai.

"Seperti dalam pengurusan administrasi juga harus lebih tertib dan mengikuti aturan bukan karena memiliki orang dekat. Jadi yang dibilang integritas itu SOP ya SOP dan mementingkan kepentingan organisasi diatas segalanya," pungkasnya. (*)