Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Keputusan DPD Organda Lampung yang mengizinkan perusahaan otobus (PO) untuk menaikkan tarif angkutan Lebaran hingga 20 persen pada musim mudik Lebaran 2025, memicu reaksi dari berbagai pihak.

Salah satunya adalah Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung, Subadra Yani Moersalin, yang menilai langkah tersebut tidak tepat.

Menurut Moersalin, tarif angkutan tidak bisa sembarangan dinaikkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit. Ia menegaskan bahwa pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan, justru tengah memberikan penurunan tarif pada sektor transportasi lainnya, seperti pesawat terbang dan kereta api, bahkan ada pula diskon untuk meringankan beban masyarakat.

"Justru pemerintah berupaya meringankan beban masyarakat dengan penurunan tarif dan diskon. Di saat yang sama, Organda malah menaikkan tarif. Ini sangat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, apalagi di musim mudik Lebaran," ujar Moersalin. Minggu (23/3/2025).

YLKI Lampung pun menyarankan agar yang dinaikkan adalah tarif batas atas, bukan tarif yang berlaku saat ini, sebelum adanya penambahan tarif.

Moersalin juga mendesak pemerintah daerah untuk segera memanggil pihak Organda dan perusahaan otobus untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan kenaikan tarif tersebut.

"Pemda harus segera turun tangan untuk menertibkan ini. Dinas Perhubungan harus meminta Organda untuk menjelaskan dasar kenaikan tarif ini. Pemerintah sedang berupaya memberikan diskon dan kemudahan bagi masyarakat, jadi seharusnya semua sektor transportasi mengikuti kebijakan tersebut," tambah Moersalin.

YLKI Lampung mengimbau agar tindakan ini segera diselesaikan sebelum musim mudik Lebaran 2025 semakin ramai, demi menjaga kepentingan dan kenyamanan masyarakat yang tengah mempersiapkan perjalanan mudik.

"Kita mendesak segera memanggil pihak Organda dan PO, sebelum musim mudik ini ramai," tandasnya. (*)