Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, menyoroti rendahnya serapan gabah oleh Perum Bulog di tengah musim panen raya yang diperkirakan berlangsung hingga pertengahan Mei 2025.

Ia menyebut, berdasarkan penugasan dari Bulog pusat, Bulog Lampung hanya ditugaskan menyerap 20 persen gabah dari total hasil panen petani.

"Kita ingin tahu sejauh mana serapan Bulog terhadap gabah petani di Lampung, karena ini menyangkut instruksi harga gabah di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Ternyata, Bulog hanya diberi mandat menyerap 20 persen gabah," kata Ahmad Basuki yang akrab disapa Abas, saat diwawancarai, Jumat (11/4/2025).

Komisi II DPRD Lampung telah memanggil sejumlah pihak, mulai dari Bulog Provinsi Lampung, dinas teknis seperti Dinas Ketahanan Pangan, Disperindag, hingga asosiasi penggilingan padi (Perpadi) untuk menggali informasi soal rendahnya serapan tersebut.

"Keluhan dari petani cukup banyak, mereka bingung mau jual ke mana hasil panennya. Setelah kita gali, ternyata memang ada jadwal dan keterbatasan gudang Bulog. Mereka bekerja sama dengan mitra yang punya penggilingan padi untuk menyerap gabah," jelasnya.

Abas menilai kondisi ini akan menyulitkan petani, apalagi di tengah kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang distribusi gabah yang melarang gabah keluar dari Lampung.

"Kalau Bulog hanya bisa serap 20 persen dan ada Perda yang melarang gabah keluar, 80 persen sisanya mau dikemanakan? Ini harus jadi perhatian bersama," ujarnya.

Menurutnya, meski harga Rp6.500 per kilogram adalah kabar baik bagi petani, tetapi pembatasan serapan menjadi sebuah masalah.

"Ini harus dicari solusinya. Salah satunya membuka opsi pengiriman gabah ke luar daerah, tentunya dengan catatan stok beras di Lampung tetap aman dan harga tetap terkendali. Kemudian juga kita mendorong agar serapan Bulog dinaikkan tidak hanya 20 persen," tegasnya.

Abas juga menyoroti soal penjadwalan pembelian gabah oleh Bulog. Kondisi ini memperparah kebingungan petani.

"Petani akhirnya menumpuk gabah di rumah karena penjadwalan. Ini bisa jadi bom waktu jika tidak segera diantisipasi," tutupnya. (*)