Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kantor Perwakilan (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (JDPb) Provinsi Lampung, mencatat secara keseluruhan APBN di Lampung hingga Triwulan I 2025 defisit sebesar Rp5,21 triliun, turun 9,55 persen secara tahunan (yoy).

Kepala Kanwil DJPb Lampung, Mohammad Dody Fachrudin mengungkapkan, penurunan defisit ini menjadi indikator penguatan pendapatan negara yang disertai dengan pengelolaan belanja yang lebih efisien.

“Hal ini menunjukkan fungsi APBN sebagai instrumen penyangga ekonomi dalam menghadapi tekanan global, sekaligus mendukung program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi regional,” kata Dody dalam keterangan tertulis yang dikutip Minggu (4/5/2025).

Ia menilai realisasi pendapatan negara melalui APBN di Lampung menunjukkan kinerja yang sangat positif. Hingga akhir triwulan I 2025 pendapatan negara tercatat sebesar Rp2,69 triliun atau 24,25 persen dari target tahunan, tumbuh signifikan sebesar 42,63 persen (yoy).

Peningkatan ini terutama ditopang oleh lonjakan penerimaan bea keluar sebesar Rp844,03 miliar, tumbuh drastis 1.473,70 persen (yoy).

“Capaian ini mencerminkan kuatnya kontribusi sektor ekspor terhadap pendapatan negara,” kata Dody.

Selain itu, lanjut Dody, penerimaan pajak dalam negeri juga menunjukkan pertumbuhan tinggi, terutama pada sektor cukai dan pajak lainnya yang masing-masing tumbuh sebesar 176,94 persen dan 1.047,51 persen (yoy).

Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) turut mencatat pertumbuhan positif sebesar 8,18 persen (yoy), didorong oleh kontribusi PNBP Lainnya serta Pendapatan BLU.

Di sisi belanja, Dody mengatakan realisasi belanja negara di Lampung mencapai Rp7,90 triliun atau 25,08% dari total pagu anggaran, meningkat 3,34 persen dibanding tahun sebelumnya (yoy).

Penyaluran transfer ke daerah (TKD) mengalami percepatan, mencapai Rp6,32 triliun (27,44 persen dari pagu) dan tumbuh 20,48 persen (yoy).

“Lima komponen terbesar dalam TKD adalah dana alokasi umum Rp4,10 triliun, dana desa Rp904,34 miliar, DAK Non Fisik – Dana BOS Rp807,51 miliar, DAK Non Fisik – Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah Rp219,27 miliar, dan DAK Non Fisik – Bantuan Operasional Kesehatan Rp80,69 miliar,” bebernya.

Sementara itu, masih Dody, belanja pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) terealisasi sebesar Rp1,57 triliun atau 18,64 persen dari pagu, mengalami kontraksi sebesar -34,17 persen (yoy).

“Penurunan ini utamanya terjadi pada pos belanja barang dan belanja modal, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang terus dilanjutkan. Komposisi BPP terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp1,14 triliun, belanja barang Rp388,99 miliar, belanja modal Rp27,73 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp17,57 miliar,” katanya. (*)