Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pengamat Ekonomi Universitas Lampung (Unila), Asrian Hendi Caya mengatakan, harga singkong terbentuk dari interaksi demand dan supply.

Menurutnya, kalau permintaan lagi naik seperti lebaran kemarin maka harga naik atau saat tidak panen harga juga naik.

“Tapi memang ada penyimpangan jika pembeli terbatas sehingga harga anjlok. Apalagi saat panen besar,” kata Asrian, pada Minggu (4/5/2025).

Terkait dengan komoditas singkong, Asrian mengatakan, pasarnya cenderung terbatas yakni pabrik tepung tapioka.

“Hal ini yang membuat posisi 'penjual' cenderung lemah terhadap pabrik (pembeli). Kondisi ini juga ditambah dengan  sebagian pabrik terafiliasi dalam satu grup. Sehingga posisi pabrik sebagai pembeli semakin kuat,” jelasnya.

Disisi lain, lanjut dia, singkong sebagai produk punya kelemahan tidak tahan lama sehingga penjual (petani pengepul/lapak) semakin lemah daya tawarnya.

“Dalam posisi ini harus ada upaya memperkuat posisi penjual. Pertama, tata niaga harus diperpendek. Artinya, diupayakan agar petani langsung ke pabrik. Pola ini bisa dilakukan dengan cara membuat kemitraan pabrik dengan petani terdekat. Sehingga ongkos lebih murah, petani ada kepastian pasar, dan pabrik ada kepastian bahan baku,” paparnya.

Menurutnya, peran pemerintah adalah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kemitraan. Dan kedua, menekan biaya biaya produksi singkong melalui peningkatn produktivitas.

Ia mengatakan pemerintah bertanggungjawab untuk mewujudkan hal itu. Biaya angkut harus ditekan dengan perbaikan jalan, dan biaya pabrik juga ditekan dengan mekanisme fiskal dan perizinan (administrasi).

Sebelumnya diberitakan, para petani singkong yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Petani Singkong Indonesia (AMPPSI) akan menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Lampung, pada Senin (5/5/2025).

Koordinator AMPPSI, Maradoni, mengatakan dalam demo tersebut akan melibatkan sekitar 5.000 petani singkong dari berbagai daerah di Provinsi Lampung.

Maradoni mengungkapkan, tujuan aksi ini untuk meminta perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto maupun jajaran menterinya seperti Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar turun langsung ke Provinsi Lampung.

“Kami meminta pemerintah pusat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perusahaan pengolahan tapioka di Lampung. Biar pemerintah tahu jika perusahaan-perusahaan tersebut tidak berpihak kepada petani singkong dan kerap membeli hasil panen dengan harga tidak wajar,” kata Maradoni, pada Sabtu (3/5/2025).

Menurut Maradoni, perusahaan tapioka saat ini membeli singkong dengan harga yang sangat rendah. Ia menuding, perusahaan memanfaatkan alat ukur kadar pati (aci) untuk menekan harga pembelian singkong dari petani. (*)