• Kamis, 08 Mei 2025

Pemkab Lampung Timur Tanam Mangrove untuk Mitigasi Bencana Pesisir

Rabu, 07 Mei 2025 - 15.23 WIB
35

Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah tanam mangrove di pesisir Desa Purworejo, Kecamatan Pasir Sakti, Rabu (8/5/2025). Foto: Agus/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Lampung Timur - Upaya menjaga ekosistem pesisir dan mengantisipasi dampak perubahan iklim dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur dengan menanam ratusan bibit mangrove di pesisir Desa Purworejo, Kecamatan Pasir Sakti, Rabu (8/5/2025). Aksi ini menjadi bagian dari program mitigasi bencana pesisir yang melibatkan lintas sektor.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah. Dalam sambutannya, Ela menegaskan pentingnya peran pohon mangrove sebagai benteng alami bagi wilayah pesisir dari ancaman abrasi maupun gelombang tinggi.

"Pemda harus punya lahan dampingan sendiri untuk mendukung ekosistem laut yang lebih ramah. Mangrove bukan hanya menjaga garis pantai, tapi juga jadi rumah bagi biota laut dan penyerap karbon alami," kata Ela di lokasi penanaman.

Ela juga menyampaikan bahwa pelibatan masyarakat dalam kegiatan serupa akan menjadi fokus ke depan. Menurutnya, kesadaran lingkungan harus dibangun dari tingkat lokal agar hasilnya berkelanjutan.

Penanaman mangrove ini turut melibatkan Dinas Perikanan dan Peternakan Lampung Timur. Kepala Dinas Dwi Giarti menyampaikan bahwa jenis mangrove yang ditanam sudah disesuaikan dengan karakteristik tanah dan perairan di wilayah pesisir Purworejo.

"Ini adalah kawasan yang memang rawan abrasi. Jenis mangrove yang kami tanam adalah Rhizophora mucronata, yang sudah terbukti kuat di kondisi seperti ini," ujar Dwi.

Selain pejabat daerah, hadir pula perwakilan sektor swasta yakni Kusmono, Manager HSSE dari PHE OSES, yang menyatakan dukungannya terhadap program lingkungan seperti ini. Turut hadir Anggota DPRD Lampung Timur Agus, Plt Kadis Pertanian Tri Wibowo, dan Kadis Pendidikan Marsan.

Pemkab Lampung Timur menargetkan penanaman mangrove di lahan pesisir hingga 20 hektare pada 2025. Program ini juga menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan daerah dalam menghadapi krisis iklim. (*)