Komunitas Difabel Keluhkan Sejumlah Fasilitas Pubik Belum Ramah Penyandang Disabilitas
Anak-anak penyandang disabilitas di Bandar Lampung. Foto: Paulina/Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Penyandang disabilitas di Bandar Lampung
masih menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini
disampaikan oleh Ketua Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrome (POTADS) Lampung,
Debora Sidabutar, dan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
Lampung, Susi.
"Ongkos transportasi untuk sekolah bisa mencapai Rp100.000 per hari.
Ini sangat memberatkan keluarga dengan penghasilan terbatas," ujar Debora, Kamis (22/5/25).
Ia menyambut baik rencana pemerintah kota menyediakan bus khusus
disabilitas tahun depan. Namun, Debora menekankan bahwa bus tersebut harus
benar-benar aksesibel. Tanpa fasilitas yang memadai, rencana tersebut tidak
akan memberikan manfaat optimal bagi penyandang disabilitas.
Susi dari HWDI menambahkan, fasilitas umum di Bandar Lampung masih belum
sepenuhnya ramah disabilitas. "Trotoar dengan keramik licin dan pohon di
tengah jalan sangat membahayakan, terutama bagi tunanetra," katanya.
Susi juga menekankan pentingnya melibatkan penyandang disabilitas dalam
perencanaan pembangunan. Tanpa partisipasi langsung dari mereka, fasilitas yang
dibangun mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan nyata.
Kedua tokoh sepakat bahwa peningkatan fasilitas kesehatan juga diperlukan.
Menurut Debora, terapi untuk anak disabilitas di atas 7 tahun tidak lagi
ditanggung BPJS.
Padahal, biaya terapi bisa mencapai Rp400.000 per sesi. Hal ini menjadi
beban tambahan bagi keluarga dengan anak disabilitas yang membutuhkan perawatan
rutin.
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana sebelumnya telah mengumumkan komitmen
untuk meningkatkan fasilitas bagi disabilitas. Namun, realisasi dari komitmen
tersebut masih dinantikan.
Mereka berharap komitmen ini diikuti dengan tindakan konkret dan mereka
menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus melibatkan penyandang
disabilitas.
Tanpa keterlibatan langsung dari penyandang disabilitas, upaya peningkatan
fasilitas mungkin tidak akan efektif. Mereka menunggu bukti nyata dari
pemerintah kota untuk menjawab kebutuhan kelompok disabilitas. (*)
Berita Lainnya
-
Sarasehan Lurah BPI-PDDI Sedunia 2026 di UGM Bertekad Wujudkan Indonesia Emas 2045
Kamis, 29 Januari 2026 -
DPRD Lampung Dukung Digitalisasi TNI, Garinca Reza Hadiri Peluncuran Aplikasi Centurion-21
Kamis, 29 Januari 2026 -
Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan Dorong Kolaborasi Pendidikan dalam Gelar Wicara Guru Besar FKIP Unila
Kamis, 29 Januari 2026 -
Ketua DPRD Lampung Beri Apresiasi pada Purna Bhakti Ketua PTA Bandar Lampung
Kamis, 29 Januari 2026









