Kelangkaan Gas LPG 3 Kilogram di Lampung Barat Meluas, Pemkab Segera Panggil Agen dan Distributor

Masyarakat Lampung Barat semakin kesusahan menemukan LPG 3 Kilogram. Foto: Echa/Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Lampung
Barat - Kelangkaan gas elpiji (LPG) 3 kilogram bersubsidi di Lampung Barat
semakin meluas dan mulai meresahkan masyarakat. Setelah dikeluhkan warga
Kecamatan Batu Brak, kini masalah serupa juga dirasakan warga di Kecamatan Way
Tenong, Belalau, Batu Ketulis, Balik Bukit, Sukau, dan Kebun Tebu.
Warga di sejumlah
wilayah tersebut mengaku kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kilogram dalam
beberapa pekan terakhir. Bahkan, ketika tabung gas tersedia di warung atau
pangkalan, harga jualnya sudah melonjak jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET)
yang ditetapkan pemerintah.
“Harga gas sekarang
bisa sampai Rp35 ribu satu tabung. Itu pun susah nyarinya, harus pagi-pagi dan
antre lama. Kalau telat sedikit, bisa-bisa kehabisan,” ujar seorang warga kecamatan
Belalau, Rabu (18/6/2025).
Ia mengaku biasanya
hanya membeli dengan harga Rp20 ribu hingga Rp22 ribu di pangkalan. Namun kini,
selain stok langka, harga pun meroket dan semakin membebani ekonomi rumah
tangga, masyarakat merasa dirugikan dengan kondisi ini.
Kondisi serupa juga
terjadi di Kecamatan Balik Bukit. Marwan (52), warga Kelurahan Pasar Liwa,
mengaku harus berkeliling ke beberapa pengecer untuk mendapatkan satu tabung
gas melon untuk kebutuhan memasak istri.
“Biasanya di warung
dekat rumah ada, tapi sudah dua minggu ini kosong terus. Saya terpaksa beli di
pengecer jauh dengan harga Rp33 ribu. Itu pun harus cepat karena langsung
habis,” kata dia saat dimintai keterangan.
Di wilayah Pekon
Bakhu, Kecamatan Batu Ketulis, warga juga merasa kesulitan, salah satu warga
menyebut kelangkaan terjadi hampir di seluruh titik pangkalan dan warung
pengecer, distribusi yang tidak merata diduga jadi penyebab.
“Sudah hampir dua
minggu ini susah banget cari gas. Dulu paling jauh harus jalan ke pekon
sebelah, sekarang ke mana pun tetap kosong. Kalau pun ada, sudah mahal, bingung
harus ngadu gimana lagi dengan kondisi sekarang ini," kata dia
Sementara di
Kecamatan Way Tenong, warga menduga adanya ketidakwajaran dalam distribusi gas
bersubsidi. Mereka berharap pemerintah dan instansi terkait melakukan sidak dan
menindak jika ada permainan harga oleh oknum.
“Kalau begini
terus, rakyat kecil makin susah. Ini gas subsidi untuk masyarakat bawah, tapi
kenyataannya yang menikmati justru bisa jadi bukan yang berhak, harganya juga
enggak masuk akal masa sampe Rp35.000," kata Raudah warga Kecamatan Way
Tenong.
Kecamatan Sukau dan
Kebun Tebu juga mengalami kondisi serupa. Warga di dua kecamatan ini bahkan
rela mengantre sejak pagi di depan pangkalan atau pengecer itu pun sering masih
tidak kebagian karena tingginya kebutuhan.
“Saya dari jam enam
sudah di depan warung, tapi sampai jam sembilan stok belum datang. Pas datang,
isinya cuma belasan tabung, langsung habis diserbu,” ujar Yulianti (32), warga
Kecamatan Kebun Tebu.
Sejumlah warga
mencurigai adanya permainan distribusi LPG oleh oknum agen atau pangkalan. Sebab,
selain harga melonjak dan stok langka, waktu distribusi juga tidak teratur,
warga berharap pihak terkait segera mengurai persoalan ini.
Menanggapi hal
tersebut, pemerintah Lampung Barat melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan
(Diskopdag) berencana memanggil seluruh pihak terkait, termasuk empat agen
resmi LPG dan pihak Pertamina, guna mencari solusi menyeluruh atas persoalan
tersebut.
“Sebagai langkah
konkret, kami akan duduk bersama jajaran DPRD, memanggil empat agen distributor
resmi elpiji di Lampung Barat, dan mengundang Pertamina. Tujuannya untuk
mencari solusi menyeluruh terhadap masalah ini,” ujar Kepala Diskopdag Tri
Umaryani, Rabu (18/6/2025).
Langkah ini diambil
menyusul keluhan masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan gas melon
tersebut. Selain stok yang langka di pasaran, harga LPG 3 kg juga mengalami
lonjakan signifikan di tingkat pengecer.
Tri menjelaskan,
salah satu penyebab utama kelangkaan adalah pengurangan drastis alokasi gas
subsidi ke jalur ritel. Jika sebelumnya satu pangkalan mendapat jatah 30 persen
untuk disalurkan ke warung-warung kecil, saat ini tinggal 10 persen atau
sekitar 5 hingga 10 tabung per siklus distribusi.
“Akibatnya bisa
ditebak, masyarakat yang biasa beli di warung sekarang kesulitan. Bahkan ada
warung yang distop total pasokannya,” jelas Tri.
Ia juga menyoroti
distribusi LPG subsidi yang belum tepat sasaran. Banyak pengguna dari kalangan
tidak layak, seperti rumah tangga mampu, ASN, hingga pelaku UMKM berskala
besar, masih menjadi konsumen gas subsidi.
“Bayangkan satu
rumah tangga bisa stok 2–3 tabung karena takut kehabisan. UMKM juga beli dalam
jumlah banyak. Ini tentu membuat tabung cepat habis saat sampai ke pangkalan,”
imbuhnya.
Tri menegaskan
bahwa jika kondisi ini dibiarkan, maka tujuan utama subsidi untuk membantu
masyarakat kecil akan gagal tercapai. Diskopdag juga telah menyurati pihak
Pertamina untuk meminta penambahan fakultatif atau kuota tambahan.
Selain itu,
Diskopdag juga tengah menggodok rencana penerbitan surat edaran yang melarang
ASN menggunakan gas subsidi. “Kami juga sedang berkoordinasi soal wacana
penerbitan surat edaran agar ASN tidak lagi menggunakan elpiji subsidi. Ini
bagian dari upaya distribusi yang adil,” ujarnya.
Diskopdag Lampung
Barat mengimbau masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi untuk beralih
menggunakan gas non-subsidi ukuran 5 kg atau 12 kg. Langkah ini penting agar
subsidi gas dapat dinikmati oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Gas 3 kg ini bukan
untuk semua orang. Kalau yang mampu masih ikut rebutan, maka subsidi gagal
fungsi. Kita tidak ingin masyarakat kecil jadi korban," kata Tri.
Pemerintah daerah
juga memastikan akan memperkuat pengawasan distribusi LPG di tingkat pangkalan
dan pengecer. Langkah pengawasan ini akan disiapkan menyusul hasil rapat
koordinasi dengan pihak Pertamina dan agen distributor dalam waktu dekat. (*)
Berita Lainnya
-
DPRD Desak Bupati Lambar Evaluasi Pejabat untuk Penyegaran Birokrasi
Rabu, 18 Juni 2025 -
Pemkab Lampung Barat Laporkan Pelaksanaan APBD 2024, DPRD Siap Evaluasi Program
Selasa, 17 Juni 2025 -
Fraksi Amanat Demokrat Soroti Strategi dan Implementasi RPJMD Lampung Barat 2025–2029
Selasa, 17 Juni 2025 -
Ceandre Rasendrya Wakili Lampung Barat Seleksi Paskibraka Tingkat Nasional 2025
Selasa, 17 Juni 2025