Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) tengah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pekerja migran asal Provinsi Lampung.

Upaya tersebut dibuktikan dengan rencana peluncuran Program Kelas Migran Vokasi yang akan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026.

Fokus utama program tersebut adalah mencetak tenaga kerja formal dan profesional, mengurangi dominasi pekerja migran di sektor informal yang selama ini banyak terserap di negara-negara seperti Hong Kong dan Taiwan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung penuh upaya ini.

"Kita ingin pekerja migran asal Provinsi Lampung ini benar-benar profesional, sehingga kuota formal bisa kita isi. Selama ini kuota informal yang lebih banyak. Ke depan, kita ingin pekerja migran kita tidak lagi hanya ke sektor domestik, tapi ke sektor profesional, bahkan ke Eropa," ujarnya saat dimintai keterangan, Rabu (18/6/2025).

Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Lampung akan menggandeng berbagai pihak dalam ekosistem ketenagakerjaan. Rencana kerja lintas sektor pun sudah mulai disusun.

Dimana Dinas Pendidikan akan mulai mengembangkan program vokasi sesuai kebutuhan industri global, Dinas Tenaga Kerja akan melakukan pendataan kebutuhan tenaga kerja, serta rumah sakit daerah akan bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pekerja migran.

Tak hanya itu, jika para calon pekerja membutuhkan dukungan pembiayaan, Bank Lampung disebut siap memberikan fasilitas pembiayaan sebagai bagian dari sinergi daerah dalam memberdayakan tenaga kerja asal Lampung.

"Calon pekerja seperti montir, tukang kebun, mekanik, dan lainnya akan kita didik dan kita latih. Tidak hanya keahlian teknis, mereka juga akan dilatih bahasa dan etika kerja internasional. Tujuannya, agar mereka siap bersaing sebagai tenaga kerja profesional," tambah Firsada.

Rencananya, pada akhir bulan ini atau awal Juli, akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri P2MI dan Gubernur Lampung.

MoU tersebut akan menjadi payung hukum yang akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah melalui rencana kerja sektoral masing-masing.

"Rencana akhir bulan ini atau awal Juli pak menteri dan pak gubernur akan ada MoU setelah itu pemerintah daerah akan menindaklanjuti dengan melakukan rencana kerja masing-masing," tutupnya.

Sebelumnya Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengatakan jika pihaknya akan membentuk kelas migran di seluruh SMA dan SMK di Lampung.

Modul kurikulumnya akan disiapkan secara khusus untuk membekali siswa dengan kompetensi sebagai calon PMI. Sekolah-sekolah dengan jumlah siswa sedikit akan digabung dan difungsikan sebagai pusat pelatihan vokasi.

"Tahun ajaran baru ini sudah dimulai. Kami akan manfaatkan sarana dan tenaga pendidik yang ada, dan bila perlu mendatangkan pengajar dari luar daerah atau luar negeri," kata dia.

Ia mengungkapkan jika Provinsi Lampung sendiri tercatat sebagai penyumbang pekerja migran terbesar kelima di Indonesia, setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. (*)