Kupastuntas.co, Metro - Pemerintah Kota Metro resmi menunjuk Edy Wijaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), menggantikan Triana Apresia.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Perintah Wali Kota Metro Nomor 821.23/…./Sprint/B-3/…./2025 dan telah ditandatangani langsung oleh Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso. Surat ini juga ditembuskan kepada Gubernur Lampung, Kepala BKD Provinsi Lampung, serta Inspektur Kota Metro.

Edy Wijaya, yang sebelumnya menjabat sebagai Analis SDM Aparatur Ahli Madya di Sekretariat Daerah, dipercaya memimpin BKPSDM untuk memastikan kelancaran tata kelola manajemen kepegawaian daerah.

Penunjukannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS, serta Surat Edaran Kepala BKN terkait penunjukan pelaksana tugas jabatan struktural.

Perubahan ini merupakan bagian dari proses penataan kelembagaan dan penyegaran birokrasi yang rutin dilakukan untuk menjaga efektivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan, khususnya dalam urusan kepegawaian.

Triana Apresia, yang sebelumnya menjabat sebagai Plt. Kepala BKPSDM, telah menyelesaikan masa tugasnya. Sebelumnya, jabatan ini sempat diisi oleh beberapa pejabat setelah Kepala BKPSDM definitif, Welly Adiwantra, ditarik ke Pemkab Lampung Tengah, dan Suwandi kemudian dilantik sebagai Asisten Administrasi Umum.

Meskipun tidak disampaikan secara eksplisit alasan rotasi jabatan tersebut, Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana, saat dikonfirmasi wartawan menyatakan bahwa seluruh proses dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan.

“Iya benar, saya tidak bisa kasih keterangan. Kita lihat saja perkembangannya. Saya dan Pak Wali transparan kok,” ujarnya singkat kepada Kupastuntas.co, Sabtu (2/8/2025).

Langkah penunjukan Edy Wijaya dinilai sebagai upaya penguatan stabilitas dan profesionalitas di tubuh BKPSDM Kota Metro. Edy dikenal sebagai figur teknokratis dan dinilai mampu menjembatani kebutuhan struktural lembaga dengan harapan masyarakat terhadap pelayanan kepegawaian yang transparan dan akuntabel.

Momentum rotasi ini hendaknya dijadikan awal untuk memperkuat prinsip meritokrasi, serta mendorong penyelenggaraan sistem kepegawaian yang berpihak pada integritas, kompetensi, dan pelayanan prima.

Penataan jabatan strategis di tubuh birokrasi bukan sekadar soal rotasi administratif, tetapi merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintahan dan kepercayaan publik. (*)