Kupastuntas.co, Lampung Barat - Pemerintah Lampung Barat terus berupaya meningkatkan kemampuan dalam penanggulangan bencana, mengingat wilayah tersebut memiliki risiko bencana tinggi seperti gempa bumi, tanah longsor, dan banjir.

Melalui focus group discusion (FGD) yang digelar di Aula Balai Pramuka, pada Rabu (27/8/2025), pemerintah bersama sejumlah pihak berkomitmen memperkuat sinergi untuk membangun ketangguhan daerah menghadapi potensi bencana di Bumi Beguai Jejama Sai Betik.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ahmad Hikami, menyampaikan bencana dapat terjadi akibat peristiwa alam maupun ulah manusia. Bencana seperti gempa bumi, letusan gunung merapi, dan tanah longsor dapat menimbulkan penderitaan bagi manusia serta mengganggu kehidupan masyarakat.

Sementara itu, bencana non-alam meliputi peperangan, gejolak sosial, hingga kecelakaan. Menurutnya, penanggulangan bencana merupakan proses dinamis yang mencakup observasi, pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi.

“Melalui FGD ini diharapkan lahir strategi penanggulangan bencana yang komprehensif berbasis data, bukan hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga tindakan nyata di lapangan,” kata dia saat menyampaikan arahan.

Lampung Barat yang berada pada kawasan rawan bencana disebut memiliki tingkat kerentanan tinggi. Karena itu, forum tersebut diharapkan mampu menggali pengalaman dan masukan dari berbagai pihak untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana di daerah.

Tenaga Ahli Geografi dari LPPM Itera, Agung Mahadi Putra Perdana., menjelaskan bahwa secara struktural Lampung Barat telah memiliki pondasi penanggulangan bencana. Ia menekankan tiga komponen penting yang menentukan risiko, yakni bahaya, kerentanan, dan kapasitas.

“Dua poin pertama, yaitu bahaya dan kerentanan, tidak bisa kita tolak. Karena itu yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana. Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan hanya oleh BPBD, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama,” jelasnya.

Agung menambahkan, bencana bisa berdampak pada semua pihak, sehingga perlu adanya kolaborasi lintas sektor. Forum ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi agar strategi pengurangan risiko bencana dapat lebih terarah.

Sementara itu, Kepala BPBD Lampung Barat, Padang Priyo Utomo, menyampaikan bahwa terdapat 37 lembaga yang tergabung dalam unsur multihelix penanggulangan bencana di daerah tersebut. Berdasarkan data tahun 2025, indeks risiko bencana Lampung Barat mencapai 176,26 poin dengan klasifikasi risiko tinggi. Daerah ini berada pada peringkat 514 secara nasional dan peringkat 36 untuk kategori risiko tinggi.

Ia menegaskan secara geografis Lampung Barat berada di atas Patahan Sesar Semangko, salah satu sesar aktif terbesar di Indonesia. “Di Lampung Barat terdapat tiga segmen sesar aktif. Sejarah mencatat, pada tahun 1938 terjadi gempa besar dengan episentrum di Suoh, dan pada 1994 episentrum berada di Liwa. Kedua peristiwa ini menjadi pengingat bahwa daerah kita memiliki risiko bencana yang besar,” jelasnya.

Padang menambahkan, kondisi tersebut menuntut seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk siap siaga. Menurutnya, sejarah bencana besar yang pernah terjadi harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk memperkuat mitigasi.

“Untuk menjadi daerah tangguh bencana, diperlukan kolaborasi dan komitmen bersama dalam meminimalisir dampak bencana. Upaya mitigasi harus dilakukan sejak dari akar rumput, melibatkan masyarakat hingga pemerintah daerah,” tegasnya.

Ia menilai, kesiapan daerah dalam menghadapi bencana bukan hanya terletak pada dokumen perencanaan, melainkan pada implementasi nyata di lapangan. Karena itu, kegiatan FGD ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyusun strategi yang lebih kuat dalam pengurangan risiko bencana.

Melalui forum ini, pemerintah daerah bersama akademisi, lembaga, serta masyarakat berkomitmen menjadikan Lampung Barat sebagai kabupaten tangguh bencana. Upaya ini diharapkan dapat memperkecil dampak bencana yang mungkin terjadi di masa mendatang. (*)