• Sabtu, 30 Agustus 2025

Pemkab Lampung Barat Salurkan 22 Ton Beras Gerakan Pangan Murah di 13 Kecamatan

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 13.52 WIB
34

Jajaran pemerintah kabupaten Lampung Barat bersama tim gabungan saat menghadiri program GPM. Foto: Ist

Kupastuntas.co, Lampung Barat - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat ikut serta dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak yang digelar di seluruh Indonesia, Sabtu (30/8/2025). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Zoom Meeting, dan menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas harga pangan serta mengendalikan inflasi di daerah.

Di Lampung Barat, GPM dilaksanakan serentak di 13 kecamatan. Kecamatan Balik Bukit menjadi pusat kegiatan dengan lokasi pelaksanaan di Taman Kota Liwa, sementara 12 kecamatan lainnya melaksanakan kegiatan secara mandiri yang dipimpin langsung oleh para camat, bersama jajaran Koramil dan Kapolsek setempat.

Pemkab Lampung Barat menyalurkan total 22 ton beras untuk mendukung program tersebut. Dari jumlah itu, Kecamatan Balik Bukit mendapat pasokan terbesar yakni 10 ton beras, sedangkan 12 kecamatan lainnya masing-masing mendapatkan 1 ton. Kecamatan yang menerima distribusi tersebut yakni Lumbok Seminung, Sukau, Batu Brak, Belalau, Batu Ketulis, Sekincau, Pagar Dewa, Way Tenong, Air Hitam, Gedung Surian, Sumber Jaya, dan Kebun Tebu.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa Gerakan Pangan Murah tidak hanya sebatas program formalitas, tetapi harus benar-benar mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng merupakan komoditas strategis yang sangat memengaruhi tingkat inflasi di daerah.

“Pemerintah daerah diharapkan bekerja sama dengan Forkopimda serta Bulog untuk teknis pelaksanaannya. Publikasi juga penting agar semakin banyak masyarakat yang terlibat,” kata Tito.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan GPM. Tito menegaskan bahwa program ini harus menjangkau hingga pelosok, sehingga masyarakat di pedesaan pun dapat menikmati harga pangan yang lebih murah dibanding harga pasar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lampung Barat, Nata Djudin Amran, menyampaikan bahwa GPM terbuka untuk semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Siapapun bisa membeli bahan pangan yang disediakan, dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah menjaga daya beli masyarakat. Dengan harga lebih terjangkau, masyarakat tidak terlalu terbebani oleh fluktuasi harga kebutuhan pokok yang terjadi belakangan ini,” jelas Nata.

Ia mengungkapkan, untuk GPM kali ini, Pemkab Lampung Barat hanya menyediakan beras. Hal itu karena stok yang tersedia di gudang Bulog memang terbatas pada beras.

“Sehingga kita tidak menjual gula maupun minyak goreng. Namun meski hanya beras, ini tetap sangat membantu masyarakat karena beras merupakan kebutuhan utama,” tambahnya.

Nata berharap kehadiran GPM dapat membantu masyarakat menghadapi tekanan harga pangan yang terus meningkat. “Dengan adanya GPM, inflasi bisa terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Pemerintah memprediksi antusiasme masyarakat cukup tinggi pada pelaksanaan GPM kali ini, mengingat kebutuhan pokok terutama beras terus mengalami kenaikan harga di pasaran. Untuk itu, Pemkab Lampung Barat memastikan distribusi berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran.

Di setiap titik pelaksanaan, pemerintah daerah bekerja sama dengan aparat TNI-Polri untuk memastikan masyarakat yang hadir mendapatkan pelayanan dengan baik. Sistem antrean juga diatur agar tidak terjadi kerumunan berlebihan, mengingat permintaan beras dengan harga murah biasanya jauh lebih besar dibanding ketersediaan.

Selain itu, Pemkab Lampung Barat juga melakukan pemantauan secara langsung di lapangan untuk memastikan GPM benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Program GPM tidak hanya ditujukan sebagai solusi jangka pendek menekan harga pangan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dengan adanya distribusi pangan murah, pemerintah berharap inflasi di Lampung Barat dapat terkendali sehingga tidak berdampak buruk pada perekonomian masyarakat.

“Gerakan ini juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Bulog, serta seluruh pihak terkait. Dengan kerja sama yang baik, Lampung Barat bisa tetap menjaga stabilitas harga pangan di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan,” terang Nata.

Ia menambahkan, melalui GPM pemerintah berupaya memberikan kepastian bahwa masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang bersahabat. “Dengan Gerakan Pangan Murah, pemerintah berharap masyarakat bisa tersenyum lega karena kebutuhan pokok tersedia dengan harga terjangkau,” pungkasnya.

Dengan pelaksanaan di 13 kecamatan, Pemkab Lampung Barat optimis GPM akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi, program ini juga menjadi bentuk kehadiran pemerintah di tengah kesulitan rakyat. (*)